KedaiPena.com – Menyikapi berita rencana pemberian kenaikan pangkat pada Prabowo Subianto, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menyampaikan hal tersebut bisa dinyatakan melanggar hukum.
Ia menilai pemberian pangkat itu didominasi karena alasan politis dan tanpa dasar yang jelas.
“Jadi pemberian penghargaan baik bernuansa militer atau kepahlawanan terhadap Prabowo Subianto yang diberikan oleh Presiden Jokowi, pertama jelas itu melanggar hukum, kenapa tidak ada proses yang terbuka di situ,” kata Julius ditemui di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (28/2/2024).
Ia mempertanyakan dalil-dalil di balik pemberian kenaikan pangkat tersebut. Karena, seperti selama ini diberitakan, Prabowo sudah diberhentikan dari dinas kemiliteran.
“Karena yang kita tahu sampai detik ini ada fakta di mana Prabowo Subianto pernah diberhentikan melalui dinas kemiliteran berdasarkan pemeriksaan di dewan kehormatan perwira (DKP), hal mana itu tidak terbantahkan sampai detik ini dengan problem bukan hanya penculikan paksa tapi adanya operasi-operasi yang tidak diizinkan dan diduga kuat dugaan tindak pidana melanggar KUHPM,” ungkapnya.
Julius menyebutkan dalam menaikkan pangkat kemiliteran harus ada dasar pertimbangan.
“Jadi dari situ saja kita bisa melihat tidak ada satu pun pertimbangan baik pertinbangan dedikasi kedinasan kemiliteran dan pertimbangan kontribusi kepada masyarakat sipil atau ruang publik yang bisa menjadi dalil penghargaan baik dari aspek kemiliteran maupun kepahlawanan,” ungkapnya lagi.
Ia menyatakan pemberian kenaikan pangkat itu akan berdampak pada anggaran negara. Hal itu menurutnya akan menjadi sia-sia.
“Sederhananya saja dalam pemberiannya pasti ada seremoni, pasti ada anggaran yang dikeluarkan negara. Ini menurut saya bukan hanya tindakan melanggar hukum, tapi sebuah tindakan koruptif yang ditunjukan oleh Presiden Jokowi hanya demi kepentingan politik,” kata Julius lebih lanjut.
Untuk itu, ia mengatakan, tak ada kepentingan publik dari adanya pemberian kenaikan pangkat terhadap Prabowo tersebut.
“Jadi bisa dibilang di tahun-tahun politik ini kepentingan politik yang dikedepankan mengingat Jokowi berhasil menitipkan putra sulungnya sebagai pasangan dari Prabowo dalam kontestasi Pemilu 2024. Ini salah satu langkah ikatan politik yang terus menerus ditunjukan oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
