KedaiPena.com – Ketua Komisi V DPR RI, Fraksi PDIP, Lasarus menyoroti pendangkalan alur Sungai Kapuas di Pelabuhan Dwikora Pontianak, saat waktu reses-nya di Provinsi Kalimantan Barat.
“Kunjungan pertama kami (Komisi V DPR RI) adalah melibat Pelabuhan Dwikora Pontianak, dimana kondisinya berada di tengah Kota Pontianak dan menjadi akses keluar masuknya barang-barang dari luar Kalbar,” kata Lasarus dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).
Ia menyatakan alur sungai kapuas setiap waktu tertentu wajib dilakukan normalisasi. Walaupun ia menyadari bahwa biaya pengerukan yang harus dikeluarkan ternyata tidak murah.
“Padahal alur sungai kapuas dekat Pelabuhan Dwikora Pontianak menjadi tempat keluar masuknya barang dan jasa dari dan keluar Kalbar,” ucapnya.
Karena dangkal, di waktu tertentu tidak sedikit kapal-kapal harus menunggu ketika Sungai Kapuas airnya belum pasang. Akses barang dan jasa baru bisa masuk ketika airnya sudah pasang alias tak dangkal.
“Jelas sekali dengan kondisi begini, dampaknya terjadi antrinya banyak kapal-kapal angkutan. Sering kali terjadi perlambatan keluar masuk barang dan jasa,” ucapnya lagi.
Selain menyoroti letak Pelabuhan Dwikora Pontianak, ia juga menyoroti belum maksimalnya beroperasi Pelabuhan Internasional Kijing, di Kabupaten Mempawah. Pihaknya bahkan sudah meminta seluruh stakeholder dari Kemenhub, Kementrian PU dan pihak lain agar Pelabuhan Kijing cepat berfungsi normal, sebagaimana pelabuhan lainnya di Indonesia.
“Kendalanya sampai hari ini adalah jalan masuk ke Pelabuhan Kijing yang belum selesai. Itu yang harus dituntaskan Pelindo,” kata Lasarus.
Ia mendorong Pemerintah segera turun tangan agar pelabuhan tersebut segera beroperasi secara penuh. Dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Pelabuhan Kijing, sempat disinggung mengenai upaya pelebaran jalan dan wacana pembangunan jalan tol sebagai akses menuju dan dari pelabuhan.
“Kalau persoalan jalan ini belum selesai. Apakah bikin jalan tol atau kita bikin jalannya sudah ada nih diperlebar menjadi sekian jalur pilihannya ada di pemerintah silakan saja. Yang penting sekarang persoalan jalan menuju ke pelabuhan ini segera kita selesaikan,” ungkapnya.
Selain diproyeksikan menjadi hub bagi lalu lintas barang di Kalimantan, kawasan ini juga disiapkan untuk menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Saat ini, Pupuk Saraswati menjadi salah satu perusahaan yang telah mendirikan pabrik di kawasan tersebut.
“Tadi disampaikan kepada kami dari 200 hektar lahan yang sudah disiapkan tinggal 60 hektar yang eksisting, berarti ada 140 hektar itu sudah disewa oleh pihak investor. Berarti (ada) daya tarik (bagi) investor untuk menanamkan investasinya di sini. Nanti mereka berproduksi di sini kemudian barangnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” ungkapnya lagi.
Untuk itu, legislator Dapil Kalimantan Barat II ini berharap adanya langkah konkret pemerintah untuk segera membangun akses jalan Pelabuhan Internasional Kijing. Adapun pelabuhan ini digadang akan menggantikan peran Pelabuhan Dwikora, Pontianak yang memiliki keterbatasan lahan.
“Kita berharap kelengkapan dari pelabuhan ini yaitu soal jalan akses tadi itu perlu negara hadir disana untuk mempercepat jalan aksesnya bisa diselesai,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
