KedaiPena.com – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof Didin S Damanhuri menyatakan dirinya sangat mendukung skema pemerintah untuk membangun sektor pertanian, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya, yaitu mendorong peremajaan petani.
Ia memaparkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa siklus musiman, seperti lebaran atau imlek, kerap kali menimbulkan over demand komoditas pangan. Walaupun pemerintah memang sudah mengupayakan untuk melakukan pengendalian harga pangan.
“Jika bicara tentang swasembada pangan, saya harus mengingatkan bahwa bukan hanya bicara tentang produksi-nya saja tapi yang paling penting adalah harus ada keseimbangan antara kepentingan dari konsumen, seperti harga terkendali, kecukupan stok, dan lain sebagainya dengan kesejahteraan petani,” kata Prof. Didin, Minggu (26/1/2025).
Ia menyatakan, memang saat ini petani bisa mendapatkan kelebihan jika mendekati momen tertentu, seperti kenaikan harga di momen Lebaran. Tapi ia menegaskan, itu semua tidak cukup. Yang harus didorong adalah kesejahteraan yang berkelanjutan.
Seperti untuk food estate, lanjutnya, Prof Didin menyatakan harus dilakukan rancangan jangka menengah dan panjang, untuk memastikan food estate bisa menjadi bagian dari rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Kalau untuk sementara food estate ditangani oleh korporasi dan TNI, itu boleh saja. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, bercermin dari kesuksesan swasembada zaman Pak Harto tahun 1984 sampai satu dasawarsa, adalah keterlibatan petani secara luas melalui inmas, binmas, intensifikasi, ekstensifikasi, bahkan diversifikasi,” ungkapnya.
Masalah selanjutnya adalah usia petani yang semakin menua, disamping petani gurem dan buruh tani bertambah besar.
“Itu harus dipecahkan dalam jangka menengah, agar terjadi konsolidasi lahan. Harus dilakukan juga pembentukkan dan penyuluhan untuk membina para petani, agar mengurangi ketergantungan petani pada korporasi besar dan TNI,” ungkapnya lagi.
Prof Didin juga kembali menekankan bahwa untuk memastikan petani bisa mendapatkan kesejahteraan, bukan hanya sekedar lonjakan harga saja, di dalam proses mencapai swasembada, petani harus dilibatkan.
“Harus ada sebuah gerakan yang membutuhkan ketekunan dari pemerintah, tidak short-cut, untuk petani memiliki lahan yang cukup, dengan konsolidasi lahan untuk beberapa hektar tapi membutuhkan pendampingan kelembagaan, seperti perguruan tinggi. Jadi bukan hanya bicara tentang peningkatan produksi tapi juga peningkatan kesejahteraan. Jadi lebih sustainable,” ujarnya lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa swasembada itu bukan hanya kepentingan konsumen, dimana harga terkendali, tapi berhasil mencapai suatu kondisi dimana petani selaku podusen tidak dirugikan.
“Apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah peremajaan petani itu penting, karena petani yang ada sudah mulai menua. Skema pengembangan generasi muda menjadi petani dan bisa terlibat dalam proses pertanian, juga melibatkan teknologi digital, dengan dijanjikan diberikan kemakmuran, dalam saat yang sama mereka berdampingan dengan petani yang eksisting , ini menjadi satu kolaborasi menarik dan penting,” kata Prof Didin lagi.
Ia pun mendorong skema peremajaan petani ini menjadi gerakan nasional, karena kalau tidak diremajakan dan ditinggalkan.
“Kalau skema ini yang didorong oleh pemerintah, saya sangat mendukung. Hanya yang perlu dipertimbangkan adalah masalah anggarannya, apakah non APBN? karena APBN kan saat ini sudah terbatas. Harus ada skema lainnya,” ucapnya.
Terakhir, sosok Ekonom Senior pendiri INDEF ini mengingatkan bahwa ada masalah non-teknokratis yang bisa mengganggu segala skenario yang optimis ini.
“Ini harus menjadi bagian dari pembenahan oleh Presiden Prabowo. Seperti mafia pangan, spekulator di setiap musim dan sebagainya. Mereka kan sudah puluhan tahun, tidak semudah itu untuk menghapuskannya. Presiden harus punya komitmen, dengan berbasis kajian, menjadi bagian penting bagi presiden untuk melakukan pembenahan. Ingat, mafia ini bukan hanya berkelindan dengan pemilik uang saja tapi juga semua pihak lainnya,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
