KedaiPena.Com – Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai, jika Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR layak menjadi kepala Badan Otorita ibu kota negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, kata dia, dalam lima tahun pertama pembangunan, infrastruktur menjadi penting. Sehingga, Satgas IKN sudah mengetahui perencanaannya dan lebih mudah untuk memulai pembangunan.
“Tahap awal 5 tahun pertama Kepala Otorita IKN ditunjuk presiden dari Kementerian PUPR saja,” ujar Nirwono Yoga saat dihubungi, Jumat, (21/1/2022).
Nirwono Yoga menegaskan, jika sejak 2 tahun lalu Kementerian PUPR juga telah mempersiapkan semua hal.
Hal itu, tegas Nirwono Yoga, termasuk sayembara hingga pembentukan satgas infrastruktur perencanaan.
“Serta pembangunan IKN ketua Satgasnya yang paling tepat dan paling memahaminya,” tegas Nirwono Yoga.
Nirwono Yoga memandang, 5 tahun awal fokus pembangunan IKN sendiri ialah soal infrastruktur.
Ia mengatakan, pembangunan jalan, saluran air, perumahan akan menjadi fokus di IKN dalam 5 tahun awal.
“ASN hingga istana dan gedung-gedung lembaga dan kementerian semua merupakan tugas dari Kementerian PUPR sehingga dengan demikian penunjukkan ketua satgas perencanaan dan pembangunan IKN yang notabene dari Kementerian PUPR sendiri akan mpmudah koordinasi pelaksanaan. Ketimbang jika Ketua Otorita dari nama-nama yang beredar,” ujar Nirwono Yoga.
Nirwono melanjutkan, untuk nama calon Ketua Otorita IKN yang beredar saat ini akan lebih cocok dam sesuai jika pembangunan infrastruktur sudah selesai.
“Minimal setelah 5 tahun periode pertama pembangunan,” tutur Nirwono Yoga.
Nirwono Yoga melanjutkan, setelah 5 tahun pertama dapat pula diusulkan berbagai pihak yang memahami persiapan pemerintahan daerah.
“Proses pelibatan masyarakat lokal, kerjasama antara daerah sekitar IKN-se Kalimantan hingga luar negeri,” tandas Nirwono Yoga.
Sebelumnya, beredar empat nama pemimpin IKN Nusantara di Kalimantan Timur tersebut. Nama-nama ini ialah Bambang Brodjonegoro yang pernah membantu Jokowi sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas dan juga Menristek.
Kemudian ada juga nama, Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lalu ada Ahok serta Tumiya mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA).
Presiden Jokowi mengungkapkan, jika dirinya ingin agar Kepala daerah berlatar belakang arsitek memimpin Ibu Kota Negara yakni, Nusantara, di Kalimantan Timur.
Laporan: Muhammad Hafidh
