KedaiPena.Com – Tahun 2019 dilakukan pemilu serentak. Artinya pemilu legislatif dan pemilihan presiden disatukan. Seseorang akan jadi capres, bilamana memenuhi ‘presidential threshold’ (PT) 20%.
Yang jadi masalah PT itu merujuk pada hasil Pileg 2014. Padahal suara publik menginginkan agar PT 0%. Dan suara itu lebih pas dan rasional.
“Karena pileg dan pilpres serentak. Maka lebih pas dan cocok adalah PT 0%, biar demokrasi lebih berkualitas dan tidak mengikuti skenario elit parpol dalam oligarki,” kata pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Lanjut dia, dikatakan lebih demokratis karena tidak semua rakyat adalah anggota partai politik. Sehingga pemaksaan PT 20%, adalah pemaksaan kehendak oligarki parpol.
Pemaksaan data lama (Pileg 2014), sambungnya, sebenarnya cerminan ketakutan Istana dan koalisinya. Mereka takut jika jagonya tak terpilih lagi.
“Jadi bisa dikatakan, jika PT 20%, maka bisa ini semacam jualan kemasan produk lama. Padahal rakyat ingin presiden baru. Ini tercermin dari sejumlah hasil survei yang dilansir belakangan ini,” lanjut dia tanpa menjelaskan siapa jago yang dimaksud.
Laporan: Muhammad Ibnu Abbas
