KedaiPena.com – Paska deraan pandemi COVID 19, rakyat dan bangsa ini tak membutuhkan kebijakan yang membuat mereka semakin terpuruk dan jenuh. Karena itu, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM.
Melalui keterangan tertulisnya pada media, KERIS menyatakan rakyat dan bangsa Indonesia saat ini berada di titik ambang lelah dan jenuh (public fatigue), paska didera pandemi Covid-19 selama 2,5 tahun sejak Maret 2020 yang akibatkan terpuruknya daya beli dan ekonomi rakyat, serta sekitar 64,5 juta UMKM yang terdampak.
Public fatigue ini jugae semakin bertambah dengan adanya berbagai kasus, seperti korupsi dimana-mana (OTT KPK Rektor UNILA red.), kasus brutalisme pembunuhan Ferdy Sambo – Yosua, serta berbagai kasus lainnya. Ditambah pula dengan beban kenaikan harga BBM Subsidi sebesar 30 persen, yakni Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu dan Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per 3 September 2022.
Kondisi ini makin menggerus daya beli dan ekonomi rakyat, memperlambat roda ekonomi rakyat (UMKM) dan pemulihan ekonomi nasional, dapat melonjakkan inflasi ekonomi Indonesia dari 5 persen ke 8-10 persen, inflasi pangan dari 11 persen ke 15-16 persen, dan meluruhkan pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,44 persen menjadi di bawah 5 persen.
Jika hal ini dibiarkan, bisa terjadi public distrust sebagai ancaman serius akan terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang ujung dan akhirnya sulit dikendalikan. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin Krisis di Negara Srilangka terjadi di Indonesia.
“Berlandaskan hal tersebut di atas, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) bersama segenap Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat, Badan/Lembaga Bantuan Hukum, Perlindungan Konsumen/Produsen, dan media massa sepakat untuk melayangkan Surat Kepada Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo dengan substansi dasar BBM Subsidi Naik Gerus Ekonomi dan Daya Beli Rakyat Lonjakkan Inflasi dan Ancaman Krisis Ekonomi dan Sosial,” kata Ketua Umum KERIS, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, ditulis Jumat (9/9/2022).
Ia menjelaskan ada tiga hal yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo, yakni pertama, mendesak Presiden Jokowi menertibkan lembaga negara yang diduga dikendalikan oleh mafia ekonomi yang menyebabkan keterpurukan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia, kedua mendesak presiden Membentuk Tim Khusus (Timsus) Mafia Ekonomi untuk menanggulangi segala dampak ekonomi, sosial dan politik guna mencegah terjadinya krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan krisis sosial politik yang lebih luas, dan ketiga mendesak Presiden Jokowi batalkan kenaikan harga BBM Subsidi (Pertalite dan Solar) karena menggerus daya beli dan ekonomi rakyat.
Saat menyampaikan pandangan ini, Ketua Umum KERIS dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed didampingi oleh Ketua Umum APPSINDO (Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Drs H Hasan Basri, SH. MH, Ketua Umum HIPWIN (Himpunan Pedagang Warteg Indonesia) Rojikin Manggala, Ketua Umum Aliansi Jaringan Masyarakat Indonesia, DR. Douglas Pasaribu, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafriel Baraqbah SH MH, Waketum APKLI, Eri Moch Roffi, Ketua Umum AP3MC (Asosiasi Pedagang Pasar Perantau Minang Chaniago) H Dedi Hartono, Ketua DPP IKAMA (Ikatan Masyarakat Madura) H Acmad Fauzi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Sate dan Soto Madura, Yoktan Hondo, Wasekjen HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), Elis Fina Anggreini, Komunitas UMKM Naik Kelas dan jajaran DPP KERIS.
Laporan: Ranny Supusepa
