Artikel ini ditulis oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila.
Pendahuluan
Otorita IKN tawarkan lahan gratis ke 10 negara bila membangun Kedutaan Besar di IKN sebelum tahun 2028.
“Jika Anda membangun kedutaan di IKN sebelum tahun 2028, Anda akan mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” kata Basuki kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.
Gerritsen pun menyambut baik tawaran Basuki tersebut. Di sisi lain dia mengungkapkan kekagumannya terhadap pembangunan IKN.
“Anda telah mengerjakan pembangunan IKN dengan luar biasa. Ini sangat menakjubkan karena mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan salah satu perwakilan dari Kedubes Inggris Farah Chaudhry yang baru pertama kali datang ke IKN.
“Terima kasih telah mengundang kami. Dan apa yang saya lihat langsung ini adalah sesuatu yang mengagumkan. Dan saya baru percaya setelah saya melihatnya secara langsung”.
IKN itu adalah proyek yang menjadi tragedi nasional. Ide-nya bagus tapi sayang melanggar hukum sebab tidak dimulai dengan AMDAL akibat nya proyek IKN ini menjadi cacat hukum yang menjadi tragedi justru negara melanggar hukum .
Ternyata pelanggaran hukum ini tidak berhenti dilanjutkan dengan pelanggaran hukum yang lain nya kewenangan nya apa pak Basuki sebagai kepala otorita IKN bisa memberikan tanah tumpah darah pada Asing . Bayangkan memberikan tanah itu memberikan tanah air loh .
DPR diam, Menteri-nya diam. Apalagi kaum intelektual kampus semua diam.
Kalau Jokowi memberikan konsensi 190 tahun sudah geger, ini memberikan tanah air pada asing, masak pak Basuki ngak ngerti kewenangannya? Masak pak Basuki pengkhianat bangsa? Sebab tanah tumpah darah ini memang diperjuangkan dengan darah dan air mata bahkan nyawa.
Pelanggaran Hukum
Ya, pemberian tanah oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada negara asing dapat melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Berikut beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut:
1.Pelanggaran UUPA: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa tanah di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan di Indonesia.
Pemberian tanah kepada negara asing dapat melanggar ketentuan ini.
2. Pelanggaran Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak asing atas tanah, seperti Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Namun, perjanjian-perjanjian ini tidak memberikan hak kepada negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia.
3. Pelanggaran Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tanah Negara mengatur bahwa pemberian tanah kepada pihak asing harus melalui proses yang ketat dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia.
4. Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Internasional: Pemberian tanah kepada negara asing dapat melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi.
Konsekuensi Pelanggaran Hukum
Jika Kepala Otorita IKN memberikan tanah kepada negara asing tanpa memperoleh persetujuan yang sah, maka dapat terjadi konsekuensi-konsekuensi hukum, seperti pemberian tanah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia. Kepala Otorita IKN dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Negara asing yang menerima tanah dapat dianggap telah melanggar hukum internasional.
Kesimpulan
Pemberian tanah oleh Kepala Otorita IKN kepada negara asing dapat melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan yang ketat dan memperoleh persetujuan yang sah sebelum melakukan pemberian tanah kepada negara asing.
Sebaiknya kepala otorita IKN mengundurkan diri atau diganti oleh Presiden sebab telah berkhianat terhadap Tanah Air Indonesia.
[***]
