KedaiPena.Com- Reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan pada Rabu Pon atau Rabu 1 Februari 2023 urung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, riak-riak evaluasi terhadap Menteri kabinet Jokowi terus digaungkan.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menilai, jika urusan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Bram hanya memberikan cacatan kepada dua kementerian yang menjadi mitra kerjanya di Komisi X.
Bram memberikan catatan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim dan Kemenparekraf pimpinan Sandiaga Uno.
“Reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogratif presiden. Dan terkait dunia pendidikan ataupun pariwisata, siapapun menteri yang menjabat, yang jelas Indonesia masih memiliki banyak PR dalam bidang-bidang ini,” jelas Bram, Kamis,(2/2/2023).
Bram menerangkan, dalam bidang pendidikan misalnya, secara umum, rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, serta kurang meratanya akses pendidikan masih menjadi isu di Indonesia.
“Dan secara khusus, komitmen untuk menyejahterakan guru honorer melalui pengangkatan 1 juta guru PPPK masih harus ditepati dan dipenuhi segera. Pelaksanaan kurikulum merdeka juga perlu untuk terus dimonitoring dan dievaluasi,” imbuh Bram.
Politikus muda Partai Demokrat ini melanjutkan, untuk bidang pariwisata upaya pemulihan parekraf pasca pandemi masih harus terus diakselerasi.
“Pembangunan destinasi-destinasi super prioritas haruslah mengedepankan asas inklusifitas. Pendampingan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekraf baik secara teknis maupun modal juga masih perlu digencarkan,” beber Bram.
Bram berharap, siapapun menteri yang mengisi kedua pos Kementerian tersebut ke depan dapat menjadikan masalah-masalah ini sebagai fokus utama.
“Saya berharap siapapun menterinya kedepan, masalah-masalah ini tetap menjadi fokus utama dan segera dapat diselesaikan,” pungkas Bram.
Laporan: Tim Kedai Pena
