KedaiPena.Com- Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengecam langkah pemerintah
dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang rmenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi, pada, Sabtu,(3/9/2022), siang.
Pemerintah sendiri resmi menaikan harga Pertalite yang tadinya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga Solar Subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari yang saat ini hanya Rp 5.150 per liter.
“Apakah pemerintah sadar kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat?,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo.
Sartono sapaanya mengingatkan, kenaikan harga BBM subsidi ini akan menyebabkan inflasi yang kembali naik serta harga-harga bahan pangan.
“Inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik. Kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya,” papar Sartono.
Sartono menegaskan, penahanan belanja masyarakat sendiri akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul.
“Serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target,” imbuh Sartono.
Sartono menekankan, partai Demokrat bersama rakyat sudah menyampaikan aspirasi agar harga BBM subsidi tidak dinaikan. Namun suara dan aspirasi tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah.
“Kami Partai Demokrat bersama dengan Rakyat, sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka bagaimana rakyat dapat sejahtera,” imbuh Sartono.
Kepala Departemen Perekonomian Partai Demokrat ini memastikan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi bbm agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada.
“Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” tandas Sartono.
Laporan: Tim Kedai Pena
