KedaiPena.Com – Program padat karya tunai yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terasa lambat. Salah satunya alasannya adalah karena baru ada dua kementerian yang terlihat menonjol.
“Saat ini memang baru Kementerian PUPR dan Kementerian Desa yang melakukan kegiatan padat karya. Karena itu, kami mengimbau agar kementerian dan lembaga lain, lebih giat ikut melaksanakannya,†kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani usai rapat koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Mardiasmo di Kemenko PMK Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro. Tapi pemerintah akan terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan program ini.
“Untuk kementerian dan lembaga, saat ini kami sudah mengumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dengan padat karya tunai,†ucap Bambang.
Terkait dana desa, Puan menyampaikan untuk tahap I sudah terserap Rp86,8 triliun di 314 kabupaten/kota. Atau setara dengan 72 persen dari target Rp12 triliun di 434 kabupaten/kota.
“Tahap I sudah kita salurkan pada bulan Januari. Dan yang berikutnya akan dilaksanakan Maret ini. Untuk yang belum menyerap, akan dilakukan relaksasi dan analisa masalah,†ucap Puan.
Terkait kebijakan relaksasi ini Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan bahwa untuk desa yang belum memenuhi ketentuan 30 persen Hari Orang Kerja (HOK), tapi sudah memiliki APBDes-nya, akan tetap disalurkan.
“HOK tidak akan dipakai sebagai persyaratan penyaluran karena banyak yang harus merevisi APBDes-nya. Itu kan bisa sambil proses. Jadi kalau kabupaten/kota sudah dapat dana dari pemerintah, segera disalurkan saja,†ucap Mardiasmo.
Kebijakan ini akan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan mengeluarkan surat edaran kepada Pemda Kabupaten.
Laporan: Anjay Supusepa
