KedaiPena.Com – Kinerja Kementerian Hukum dan HAM sangat buruk dalam mengelola lembaga pemasyarakatan (LP). Sepanjang tahun ini, kerusuhan di dalam LP terjadi beruntun sejak Januari 2017 dan memuncak pada kasus Kerusuhan serta kaburnya sejumlah tahanan dari LP Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/5) kemarin.
Sehari sebelumnya, atau pada Kamis (4/5) sekitar pukul 15.30 WIB, LP Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di dalam blok tindak pidana narkoba. Pada Kamis 2 Maret 2017, LP Jambi juga dilanda kerusuhan.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo sangat prihatin atas kejadian tersebut. Sebab, setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi.
“Keluhan yang dimunculkan Kemenkumham pun selalu sama, yakni faktor kelebihan kapasitas LP. Padahal, faktor kelebihan penghuni LP adalah masalah atau isu lama yang sudah menjadi catatan publik, jauh sebelum peristiwa rusuh di LP Banceuy, Bandung serta peristiwa rusuh LP Kerobokan di Denpasar, Bali pada 2016,” papar dia dalam rilis kepada KedaiPena.Com, Minggu (7/5).
Dalam kapasitasnya sebagai regulator, kata Bamsoet sapaannya, Kemenkumham sudah sangat berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh. Padahal, seharusnya mereka menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP.
“Namun, KemenkumHAM tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi,” jelas mantan aktivisis Himpunan Mahasiswa Islam Ini.
Hal ini pun, lanjut Bamsoet, telah menjadi bukti buruknya kinerja KemenkumHAM dalam konteks pembenahan LP.
“Karena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkumham untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi LP,” tandas politikus Partai Golkar ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
