KedaiPena.Com – Sektor pariwisata merupakan ‘leader’ dalam perekonomian Indonesia di masa mendatang. Hal itu disebabkan, karena pariwisata merupakan sektor yang mudah dan cepat dalam membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia.
Demikian dikatakan Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Raga Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa, saat menanggapi soal pembangunan 10 Kawasan Stretegis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Karena kita yakin hal itu. Makanya, kita langsung bergerak, baik itu Pemerintah pusat maupun daerah,” papar dia saat dihubungi KedaiPena.Com, Minggu (26/2).
Hal itu pun, kata dia, langsung menghasilkan sesuatu kemajuan yang luar biasa. Karena, saat ini kordinasi antar lembaga pusat dan daerah semakin baik untuk mempercepat pembangunan 10 KSPN tersebut.
“Kemajuan tersebut juga dapat dilihat dengan begitu cepatnya langkah pemerintah untuk membentuk badan otorita demi mendukung percepatan 10 pembangunan KSPN. Termasuk juga hal-hal di paket regulasi pemerintahan,” beber dia
Dilanjutkannya, selain mendorong lembaga pemerintah untuk mempercepat pembangunan 10 KSPN, pihaknya juga akan mendorong setiap perusahaan-perusahaan swasta untuk mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 10 KSPN tersebut.
“Karena KEK itu urusan perusahaan. Maka dari itu kita juga medorong mereka agar cepat bergerak. Namun, kalau ada kendala dalam prosesnya kita siap juga untuk mem-‘back up’,” pungkas dia.
Sekedar Informasi, Indonesia saat ini sedang menggalang 10 destinasi wisata prioritas. Adapun 10 destinasi tersebut adalah kawasan Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Yogyakarta dan Jawa Tengah), Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Dan untuk mempermudah pengelolaan khusus Pemerintah Indonesia juga akan menjadikan destinasi-destinasi 10 KSPN di atas dengan ‘status’ Kawasan Ekonomi Khusus yang diwacanakan selesai sebelum tahun 2019.
Laporan: Muhammad Hafidh
