KedaiPena.com – Peredaran vaksin palsu menggemparkan rakyat Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai penanganan masalah ini, terutama kepada anak yang sudah diberi vaksin palsu.
‎
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay‎ ‎memiliki enam catatan pokok yang perlu dijawab oleh pemerintah, khususnya pihak Kementerian Kesehatan‎ (Kemenkes). Catatan pertama, jabar Saleh, pemerintah harus dapat menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. ‎
‎
“Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi,” urainya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu, Kamis (14/7).‎
Kedua, pemerintah harus membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu. Termasuk, penjelasan tambahan mengenai faktor kesengajaan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.‎
Ketiga, pemerintah diharapkan dapat mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut.Â
“Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut,” sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN).‎
Sedangkan catatan keempat, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan atas penegakan hukum secara adil kepada mereka yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Ini penting agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Kelima, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa peredaran vaksin palsu dapat dihentikan dalam waktu dekat. Penjelasan yang diperlukan tentu terkait dengan bagaimana cara pemerintah menghentikannya sehingga kepercayaan masyarakat dapat dikembalikan,” masih lanjut anggota dewan dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu.
“Sementara catatan terakhir, pemerintah harus jelaskan ‎terkait penanganan yang akan dilakukan pada anak-anak yang kebetulan telah diimunisasi dengan vaksin palsu. Ini menjadi penting mengingat wacana vaksin ulang masih menjadi perdebatan di masyarakat,” tandasnya.
(veb)
