KedaiPena.Com – Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19. Hal itu, lantaran pemerintah beralasan ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyatakan hal ini adalah keputusan yang bisa berbahaya dalam upaya penanganan Covid-19. Padahal, pemerintah semestinya membuat kebijakan berdasarkan data, riset dan pendapat ahli.
“Jika selama ini Pak Luhut menyatakan kebijakan penanganan Covid-19 sudah berdasar masukan para ahli, apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu, (11/8/2021).
Sukamta menduga, langkah tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah.
Menurut Sukamta, pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi.
“Beberapa ahli epidemiologi sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid-19, bisa mengarah kepada pandemic trap atau situasi pandemi yang tidak berkesedahan. Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya,” papar Sukamta.
Disisi lain, Sukamta juga khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan merupakan cerminan ada sebagian pejabat pemerintah.
Sukamta menduga, ada yang mempunyai pikiran tidak percaya dengan atau mengganggap Covid-19 ini sebagai konspirasi.
“Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap Covid itu konspirasi, sehingga takut ke RS nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan covid, sehingga terjadi perebutan jenazah di beberapa daerah. Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid. Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganangan pandemi,” ujar Sukamta.
Sukamta menegaskan, semestinya pemerintah segera melakukan perbaikan data Covid-18, bukan malah mengeluarkan salah satu indikator pentingnya. Hal itu, tegas Sukamta, karena angka kasus kematian ini adalah adalah indikator utama keselamatan.
Sukamta menilai, banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah yang harus segera ditangani dan diantisipasi supaya tidak bertambah jumlah kematian.
“Banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur. Karena ini terkait dengan nyawa manusia dan masa depan anak bangsa. Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data Covid-19,” pungkas Sukamta.
Laporan: Sulistyawan
