KedaiPena.Com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa banyak partai politik yang mengambil momentum dengan menjadikan para jenderal TNI sebagai cagub dan cawagub pada Pilkada 2018. Momentum tersebut adalah sentimen positif TNI sebagai institusi yang paling dipercaya publik saat ini.
“Di saat citra institusi TNI sentimennya positif yaitu, lembaga yang paling dipercaya publik, parpol mengambil momentum tersebut mengusung jenderal aktif maupun yang sudah purnawirawan. Kelebihan pemimpin dari TNI, termasuk Polri karena sosok ketegasan dan soal kedisiplinan,” ujar Pangi dalam keterangan kepada Redaksi, Minggu (7/1/2018).
Kendati demikian, kata Pangi, ada kelemahan yang tidak dilihat oleh partai politik saat mengusung para Jendral TNI tersebut. Kelemahan tersebut adalah soal ritme para jenderal TNI menyesuaikan cara kerja sipil, kepemimpinan latar belakang sipil dengan pola kerja garis putus-putus, egaliter dan berbasis konsensus.
“Demokrasi memberi peluang bagi setiap warga negara untuk ikut berkontestasi. Saya tidak memperkarakan purnawirawan atau TNI dan yang sudah pensiun, karena mereka adalah warga negara biasa, dan punya hak memilih dan dipilih. Namun yang jadi soal adalah TNI dan Polri masih aktif,” beber Pangi.
“Mereka belum wajib pensiun karena belum terdaftar sebagai pasangan calon, namun sudah berselancar dengan melakukan manuver politik dan curi ‘start’ kampanye terselubung dengan memakai seragam prajurit. Yang tak boleh adalah menggunakan jejaring institusi militernya untuk dijadikan sebagai komoditas politik pemenangan,†sambung pria lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Memang, terjunnya TNI dan Polri ke gelanggang politik, lanjut Pangi bukan fenomena baru lantaran demokrasi terpimpin ada segi tiga emas kekuatan politik yaitu Soekarno, PKI dan Angkatan Darat. Oleh karena itu, berbicara sistem politik Indonesia tidak bisa lepas dari peran militer dalam kancah politik itu sendiri.
“Tetapi, sekali lagi partai politik jangan coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik. Termasuk tidak menarik-narik, menggoda atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis. Ini pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas. Ciri-ciri keterlibatan militer dalam politik patut kita curigai,” tandas Pangi.
Laporan: Muhammad Hafidh
