KedaiPena.Com- Kelangkaan dan melonjaknya harga besar di pasaran saat ini menjadi perhatian masyarakat saat ini. Banyak pihak salah satunya pedagang pasar yang mengaitkan kelangkaan dan kenaikan harga besar di pasaran lantaran bantuan beras 10 kilogram yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.
Menanggapi hal itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengaku kurang setuju dengan adanya asumsi tersebut. Pasalnya, kata Khudori, bantuan atau bansos yang disalurkan pemerintah tidak selalu dalam bentuk natura beras.
“Bansos gak selalu dalam bentuk natura beras,” kata dia, Selasa,(13/2/2024).
Khudori mencontohkan, seperti BLT mitigasi risiko pangan yang disalurkan dalam bentuk uang dan kemudian dirapel sebelum Pilpres 2024. Khudori menekankan, tidak ada jaminan uang dari BLT mitigasi risiko pangan itu dibuat untuk membeli beras.
“Gak ada jaminan uang itu dibuat membeli beras. Bisa saja buat beli pulsa, rokok atau yang lain,” ungkap dia.
Khudori tak menampik bahwa bantuan berupa beras memang ada dan tetap disalurkan. Khudori menjelaskan, setiap keluarga mendapatkan 10 kg perbulan dengan sasaran 21-22 juta.
“Yang dalam bentuk beras ada, yaitu bantuan pangan beras. Tiap keluarga dapat 10 kg per bulan dengan sasaran 21-22 juta keluarga. Ini sudah berjalan 7 bulan di tahun lalu dan tahun ini diberikan dari Januari hingga Juni,” pungkas dia.
Diketahui, Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia), Reynaldi Sarijowan menyatkaan pasokan beras di pasaran saat ini mengalami gangguan. Hal tersebut yang disinyalir menjadi penyebab melonjaknya harga beras di pasar belakangan melonjak.
Reynald meminta Pemerintah terbuka soal penyaluran bansos menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena khawatir data penyaluran bansos ini tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga menyebabkan terganggunya pasokan beras di pasar.
Laporan: Muhammad Lutfi
