KedaiPena.Com – Sejumlah partai di koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin menujukan penolakan atas wacana rekonsiliasi yang berujung diberikannya jabatan bagi Prabowo beserta koalisi Adil dan Makmur.
Pengamat Politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati menilai, penolakan tersebut sebagai sebuah hal yang wajar lantaran akan menyebabkan hilangnya pos-pos Kementerian yang sudah dijatahkan oleh partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Saya pikir penolakan itu wajar mengingat itu nanti akan berpotensi mengurangi kohesi politik antar sesama parpol koalisi Jokowi misalnya Gerindra masuk,” ujar Wasisto kepada KedaiPena.Com, Rabu (3/7/2019).
Wasisto juga menilai penolakan tersebut sebagai sikap khawatir lantaran akan merubah proyeksi pos- pos jabatan publik di Kementerian maupun lembaga-lembaga negara.
“Padahal sebelumnya telah disepakati secara informal oleh para parpol koalisi Jokowi,” tegas Wasisto.
Sebelumnya,sejumlah partai dikoalisi Jokowi-Ma’ruf Amin menolak jika partai koalisi Prabowo bergabung dengan rezim pemerintahan dan mendapatkan jabatan. Salah satu yang menolak keras ialah Nasdem.
Nasdem menghimbau partai-partai di koalisi Prabowo seperti Gerindra, PKS, dan PAN untuk tidak bergabung dalam koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tetap menjadi oposisi bagi pemerintah. Selain NasDem sejumlah partai seperti PKB turut mengungkapkan hal yang sama.
Laporan:Muhammad Hafidh
