KedaiPena.com – Isu akan masuknya Presiden Joko Widodo dinilai mungkin saja terjadi, terutama jika Jokowi tidak memaksakan posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menilai Partai Golkar akan dengan senang hati menerima Joko Widodo apabila ingin bergabung dengan Partai Golkar.
“Yang penting tidak memaksakan menduduki posisi penting. Apalagi seperti ada informasi yang beredar bahwa Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar hanya untuk mengincar posisi Ketua Umum. Saya yakin penolakan terhadap Jokowi yang ingin menjadi Ketum Partai Golkar akan terus mendapat penolakan karena harus merubah AD/ART,” kata Fernando, Kamis (4/4/2024).
Ia menyatakan para petinggi Partai Golkar tentu akan bertanya terkait dengan keinginan Jokowi bergabung dengan Golkar yang diyakini dengan sebuah jabatan penting dan strategis di partai.
“Tentu akan ada penilaian bahwa keinginan Jokowi bergabung dengan Partai Golkar karena di parlemen berhasil menempati posisi kursi terbanyak nomor dua,” ungkapnya.
Selain Partai Golkar, Fernando menyatakan, masih ada PAN yang juga menawarkan, bahkan mengklaim Jokowi sudah menjadi anggota partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.
“Saya menduga keinginan Jokowi menjadi bagian dari Partai Golkar dan bahkan berkeinginan menduduki salah satu posisi penting karena Jokowi masih memiliki langkah politik yang panjang kedepan untuk dirinya dan juga anggota keluarganya. Sehingga berkeinginan sekali mengambil alih posisi Ketum Partai Golkar walaupun berusaha untuk ditepis olehnya,” ungkapnya lagi.
Fernando bahkan mengaku tak percaya atas sanggahan yang disampaikan Jokowi terkait dengan langkah politik dan juga informasi mengenai akan menduduki salah satu jabatan karena sudah berulangkali mengingkari apa yang sebelumnya diucapkan.
Ia juga menambahkan jika ada upaya memaksakan Jokowi menjadi Ketum Partai Golkar, akan timbul konflik internal, karena banyak menolak akibat bertentangan AD/ART.
“Saya melihat sangat kecil peluang Jokowi akan menjadi Ketum Partai Golkar. Kemungkinan akan dibuat kembali seperti pada masa Orde Baru menempatkan kepemimpinan tertinggi ada pada Dewan Pembina yang saat itu dipegang oleh Soeharto, bukan pada Ketua Umum,” kata Fernando lebih lanjut.
Fernando menyatakan penempatan Jokowi dalam Partai Golkar harus sesuai dengan aspirasi dari para kader sehingga tidak merusak tatanan yang ada dan juga konflik diinternal partai.
“Jangan sampai ada upaya memaksakan pada posisi tertentu namun tidak sesuai dengan AD, ART. Mungkin akan lebih tepat Jokowi diposisikan sebagai salah satu anggota Dewan Pembina. Posisi Jokowi di Partai Golkar tentu tergantung pada pemilik suara yang ada di partai. Apakah posisi sebagai ketua atau anggota tentu tergantung pada ketentuan dalam AD, ART jangan sampai merusak sistem regenerasi di dalam partai dan membuat kecemburuan pada kader lain,” tuturnya.
Terakhir, ia mengingatkan kalau memang Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar, sebaiknya keluar dari PDI Perjuangan agar memberikan pendidikan politik yang baik.
“Sebagai Presiden atau nantinya sebagai mantan Presiden akan menjadi acuan dari masyarakat dalam melihat perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
