KedaiPena.Com – Koordinator Asosiasi UKM Center Banten Indonesia (AUCBI), Abdul Hafid menyampaikan ketidakpuasan, kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Banten pimpinan Wahidin Halim yang belum memiliki industri pariwisata untuk menarik daya wisatawan dan berdampak kepada sektor UKM.
“Sebetulnya kita mampu kalau semuanya mengambil posisi yang benar, dimana posisi kami sebagai UKM dimana posisi pemerintah sebagai regulasi fasilitator. Maka kedepan ini kemitraan harus dilakukan dengan MoU tentang kerjasama, baik dengan ritel, bahkan dengan seluruh BUMN,” ucap Hafid begitu dirinya disapa seusai melakukan audiensi dengan komisi II DPRD Provinsi Banten, Selasa (23/3/2021).
Menurutnya, pada prinsip masalah di UKM masih mendasar. Mulai, dari bagaimana menjual produk tempat pemasaran, branding, dan promosi penjualan UKM tersebut.
“Di tengah pandemi kami tetap bergerak dengan keterbatasan, kami tetap harus produksi harus tetap berjalan dan tetap harus memiliki motivasi yang besar, karena memang disitu cikal bakal kami hidup,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hafid , ialah memberikan satu gambaran terkait implementasi dan sosialiasi peraturan Pemerintah (PP).
“Harapan kita mitrapun harus menjadi pendengar yang baik, jangan sampai ketika kita berhubungan dengan mereka, mereka belum memahami PP tersebut beserta turunanya,” katanya.
“Saya meyakini (UKM bangkit, red) kalau dilakukan pembinaan secara benar, dibuat klasterisasi yang jelas antara star up dengan mereka yang sudah mau naik kelas, itu harusnya memang pemerintah turun tangan,” sambungnya.
Sementara itu , Anggota Komisi II DPRD Banten, Maretta Dian Arthanti menilai, dengan adanya asosiasi tersebut membantu pihaknya untuk mengetahui kendala di UMKM yang dapat menghambat peningkatakan pemulihan ekonomi,
“Salah satunya seperti proses pembuatan PIRT harus lebih cepat jangan berlama-lama, terus jangan disamakan proses pembuatan perizinan itu dengan industri yang lebih besar karena ini kan skalanya masih mikro,” ucap Maretta.
Dirinya berharap, program-program untuk UMKM dapat segera terealisasi, hanya saja sosialisasi yang dilakukan belum sampai ke tingkat pelaku secara menyeluruh.
“Sehingga kita mengharapkan peran-peran seperti asosiasi ini untuk menjalankan kerjasama dan koordinasi dengan dinas UKM dan perwakilan di tingkat Kabupaten atau Kota,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
