KedaiPena.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, terkait ekonomi hijau dinilai tak sejalan dengan fakta di lapangan. Dimana Indonesia masih mengedepankan industri ekstraktif dan tak peduli dengan krisis iklim.
Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyampaikan dalam pidatonya, Presiden tak berbicara soal krisis yang mengancam peradaban manusia saat ini, yaitu krisis iklim. Padahal Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 persen tahun 2030 dengan kemampuan sendiri. Namun, kebijakan politik yang dihasilkan bertentangan dengan komitmen tersebut.
“Disahkannya revisi UU Minerba, UU Ciptaker, dominasi penggunaan batubara pada rencana kelistrikan nasional, pembukaan lahan untuk tambang nikel (hilirisasi industri), target peningkatan produksi minyak bumi 1 juta barel per hari pada 2030, justru menciptakan kebijakan yang semakin membawa negara ini rentan terhadap dampak krisis iklim,” kata Leonard, dikutip Jumat (18/8/2023).
Pada pidato kenegaraannya, menurut Leonard, Presiden mengatakan bahwa ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity bagi Indonesia untuk sebaik-baiknya memanfaatkan sumber daya alam, energi baru dan terbarukan. Padahal Indonesia masih terseok-seok dalam pengembangan energi terbarukan. Mengacu pada data pemerintah, porsi energi terbarukan baru mencapai 11.5 persen pada 2021, sementara targetnya 23 persen pada 2025.
“Selain itu, payung hukum utama transisi energi yaitu RUU EBT masih hilang arah karena memasukkan turunan batu bara sebagai jenis energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti soal hilirisasi 43 pabrik nikel yang digadang-gadang mampu membuka luas lapangan pekerjaan, dan menjadi komoditas baru yang bisa menggerakkan perekonomian tanah air. Nyatanya, hilirisasi nikel mendorong deforestasi masif di Indonesia bagian Timur.
“Hal ini membuktikan bahwa model pembangunan ekonomi Indonesia masih mengandalkan industri ekstraktif, tidak selaras dengan cita-cita pembangunan berbasis ekonomi hijau yang juga disinggung Presiden dalam pidato kenegaraannya,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
