KedaiPena.Com – Direktur Wahana Lingkungan (WALHI) Papua Aiesh Rumbekwan menegaskan, negara harus hadir dan bertanggungjawab atas peningkatan ‘hot spot’ kebakaran hutan yang melanda provinsi Papua.
Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis peningkatan jumlah hot spot yang melonjak bertambah dari 7 hotspot pada (6/8) menjadi 93 hotspot pada (7/8).
Hotspot ini sendiri terpusat di Kabupaten Merauke (92 hotspot) dan Mamberamo Tengah (1 hotspot).
“Pemerintah harus bertanggung jawab. Jika hal tersebut di lakukan oleh korporasi. Hal ini tentu harus di seriusi dengan turun ke lapangan untuk memastikan kondisi tersebut,” ujar dia saat dihubungi oleh KedaiPena.Com, Rabu (9/8).
Aiesh Rumbekwan menjelaskan, mengapa dia mendesak pemerintah untuk turun langsung ke lapangan. Menurutnya, hal itu dikarenakan angka peningkatan hot spot di Papua saat ini sangat tinggi dibandingkan daerah lain.
“Dan jika hal tersebut dilakukan korporasi maka perlunya pemberian sanksi atau izin dicabut. Namun tentunya harus memastikan kebakaran,” jelas dia.
Tidak hanya itu, dia pun menyebut, kebijakan yang diterapkan oleh negara selama ini menjadi biang keladi dari terulangnya kebakaran hutan di Indonesia.
“Kesalahan ada pada kebijakan negara.Negara mengejar nilai profit tanpa peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Ini bentuk keserakahan negara,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
