KedaiPena.Com – Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Annisa Rahmawati mengaku sangat sepakat dengan sikap tegas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Kendati demikian, Annisa sapaannya menegaskan, kebakaran hutan juga harus juga menjadi perhatian dalam para Dewan yang duduk di Parlemen. Utamanya untuk memaksimalkan peran Panja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Komisi VII DPR RI.
“Sebagai wakil rakyat sudah seharusnya berada di pihak rakyat dengan mengawasi proses penegakan hukum oleh pemerintah terkait kasus- kasus perusakan lingkungan,” jelas Annisa saat berbincang dengan KedaiPena.Com, Selasa (8/8).
Selain itu, Annisa pun mengingatkan, DPR sebagai wakil rakyat  juga harus menghasilkan produk-produk hukum sesuai fungsinya sebagai badan legislatif yang bisa melindungi rakyat dan mencegah perusakan lingkungan lebih lanjut.
“Walaupun saat ini di sisi lain Balegnas DPR-RI masih bersikukuh, meskipun ditolak oleh banyak LSM dan Pemerintah sendiri, untuk melanjutkan pembahasan UU Perkelapasawitan yang sarat akan ketidakadilan,” tutur Annisa.
“Yang dimana salah satunya berpotensi konflik dengan UU yang lain, dan masih mengijinkan ekspansi sawit di gambut, ini kami rasa sangat kontradiktif dengan komitmen untuk mengatasi masalah kebakaran hutan yang akut ini,” tandas Annisa.
Seperti diketahui, Peristiwa kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia telah menjadi atensi pemerintah dan Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, beberapa pekan lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin video conference dengan stakholder terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan lainnya.
Kapolri mengingatkan satgas agar sudah harus siap menghadapi karhutla. Setiap Kapolri turun ke daerah seperti kemarin di Jambi dan Bangka Belitung, selalu mengecek kesiapan jajaran mengatasi karhutla.
Laporan: Muhammad Hafidh
