KedaiPena.Com – Wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terbatas harus diketahui secara jelas tujuan dan maksudnya. Hal ini termasuk juga soal wacana amandemen terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang disebut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP Junimart Girsang saat menanggapi hasil survei Lembaga Fixpoll terkait dengan wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Survei ini sendiri digelar untuk mengetahui opini masyarakat mengenai rencana amandemen UUD 1945.
“Amandemen ini kan sesungguhnya langkah konstitusional tetapi kan kita harus paham bahwa berbicara tentang amandemen, kita harus tau apa dan tujuan untuk apa. Kita harus paham,” tegas Junimart sapaanya, Senin, (23/8/2021).
Junimart menjelskan, usulan amandemen terkait PPHN yang digaungkan oleh Ketua MPR sebaiknya dapat melalui kajian yang mendalam sehingga tujuanya dapat benar- benar jelas.
“Artinya amandemen, PPHN itu, akan merubah sistem politik di Indonesia apa atau tidak kan begitu. Kalau bicara parlemen dan politik amandemen ini apakah akan memperkuat demokrasi,” papar Politikus PDIP ini.
Meski demikian, kata Junimart, PDIP baik fraksi di DPR tidak pernah membicarakan amandemen secara terus menerus. Namun, jika memang betul-betul bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan kepentingan rakyat kenapa tidak.
“Tapi kami dari PDIP tak akan mendukung amandemen jika membahas soal pembahasan masa jabatan presiden, apalagi membahas presiden tiga periode,” tandas Junimart.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengungkap, jika belum ada kesepakatan formal di MPR soal akan adanya amandemen UUD 1945.
Hal ini, kata dia, lantaran dalam rekomendasi MPR periode lalu, ada fraksi yang belum setuju amandemen karena menilai PPHN bisa diatur dalam UU.
Sehingga, kata dia, usulan amandemen 1945 masih sangat mentah. Jazilul bahkan terang-terangan menyebut kecil kemungkinan amandemen UUD 1945 akan terjadi.
“Hari ini di fraksi di MPR belum ada satu pun yang menyetujui (amandemen) itu. Tetapi saya membaca hasil survei kecil kemungkinan terjadi amandemen,” beber Jazilul dalam diskusi yang sama dengan Junimart.
Laporan: Sulistyawan