KedaiPena.Com – Gerombolan bersenjata yang telah menyandera 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, ditengarai dari kelompok Organisasi Papua Merdeka.
Meski kelompok itu menolak negosiasi yang dilakukan Satgas Terpadu dari Polri dan TNI, aparat keamanan tetap harus melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata, serta tidak menimbulkan korban jiwa.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin dalam keterangan yang ditulis Senjn (13/11).
“Harus diwaspadai juga, karena kelompok bersenjata itu mengurung dua kampung, berarti jumlahnya pasti puluhan atau bisa jadi sampai ratusan,” tegas dia.
Untuk melakukan pemetaan agar satgas terpadu bisa melakukan tindakan secara terukur, maka Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus terlibat secara penuh. Sebab, BIN memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh.
“Saya yakin satgas terpadu dari polisi dan TNI bisa mengatasi persoalan itu,” imbuh dia.
Namun, para diplomat juga jangan tinggal diam. Tugas yang harus dilakukan para diplomat adalah menjelaskan kasus ini ke dunia internasional agar tidak menimbulkan image buruk.
“Mengingat persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas, ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis,” jelas dia.
Apalagi, Presiden Jokowi sekarang ini sedang berada di Vietnam, menghadiri acara KTT APEC.
Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata. Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.
Laporan: Muhammad Hafidh
