KedaiPena.Com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyoroti kasus dugaan suap yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah baru-baru ini.
Lucius begitu ia disapa mengatakan, jika secara umum kasus korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah terjadi lantaran berhubungan dengan mahalnya biaya politik ketika pencalonan kepala daerah.
“Walau kita perlu menunggu lebih banyak informasi yang berkembang dalam proses pemeriksaan di KPK nanti,” tegas Lucius, Selasa, (2/3/2021).
Lucius mengatakan, jika kongkalingkong dengan pengusaha memang dengan mudah terjadi ketika dalam proses pencalonan.
Kepala daerah, kata dia, kerap menerima banyak bantuan dari pengusaha dengan kompensasi berupa proyek infrastruktur setelah kepala daerah menjabat.
“Ini saya kira yang membuat kenapa banyak kepala daerah yang tercitrakan baik dan berintegritas tiba-tiba terciduk oleh KPK,” papar Lucius.
Lucius pun mengatakan, jika perlu ada perubahan dalam proses kandidasi di setiap pencalonan Kepala Daerah. Pasalnya, kata Lucius, ketergantungan pada persetujuan DPP Partai di Jakarta membuat banyak calon kepala daerah harus berebut peluang dari kandidat lain sehingga penggunaan mahar menjadi begitu kompetitif.
“Apalagi tanpa ketentuan yang kelas soal biaya kandidasi ini, membuat calon kepala daerah dipaksa dalam waktu sekejap mendapatkan dana besar untuk membayar rekomendasi partai,” tutur Lucius.
Lucius memandang, disinilah peluang pengusaha memberikan bantuannya karena pengusaha yang biasa mempunyai stok dana yang siap pakai untuk proyek.
“UU (pemilu) mesti bisa membatasi proses kandidasi pada jajaran pengurus parpol di daerah saja. Pusat tinggal memberikan pengesahan,” tandas Lucius.
Laporan: Sulistyawan
