KedaiPena.Com – Publik tidak bisa memahami secara persis dan mendalam tentang eksistensi sistem oligarki dalam eksploitasi sumber daya alam.
Tetapi kini tabir rahasia mekanisme bekerjanya dan isi perut sistem oligarki di Indonesia sudah terbuka secara gamblang di depan publik, ketika terkuak isu ijin usaha pertambangan milik Bobby dan Kahiyang.
Demikian dikatakan pengamat ekonomi, Prof. Didik J Rachbini, PhD dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (10/8/2024).
Nama Walikota Medan Bobby Nasution dan istrinya, yang juga putri Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kahiyang Ayu ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi tambang eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).
Sosok istri Wali Kota Medan, Bobby Nasution tersebut namanya disebut oleh sosok Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu hadir sebagai saksi di sebuah sidang kasus korupsi Pengadilan Negeri Ternate, Minggu (21/7/2024) silam.
“Mekanisme itu bekerja secara ekstra legal di dalam sistem oligarki yang sekarang diketahui ada di level puncak kekuasaan, yang dijalankan oleh Jokowi sendiri dan keluarganya serta jaringan lingkar dalam kekuasaan,” kata Rektor Universitas Paramadina ini.
Karena itu, sambung dia, demi keadilan hukum, informasi dan fakta hukum yang sudah terbuka ini harus diselesaikan. Bobby dan Kahiyang adalah warga negara yang tidak kebal hukum sehingga harus dihadirkan di pengadilan.
“Proses ini penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa hukum bersifat adil, tidak tumpul ke atas, tidak dipakai sebagai alat politik, dan bukan untuk melindungi oligarki,” lanjut ekonom senior Indef ini.
“Sudah banyak yang meminta anak dan menantu presiden dihadirkan di depan pengadilan, utamanya mahfud MD, para aktivis, dan juga masyarakat yang tidak secara verbal menyatakan langsung,” sambung dia.
Presiden Jokowi, sambung Didik, dalam 10 tahun ini sudah sukses mentransformasi sistem demokrasi hasil reformasi menjadi sistem oligarki yang sempurna. Tentu saja ini tidak seharusnya dilanjutkan pada masa kepemimpinan Prabowo yang akan datang.
Baca juga: Ramai Kasus Korupsi Timah, Greenpeace Singgung Jokowi Beri Karpet Merah untuk Oligarki
“Jadi, warisan sistem oligarki Jokowi di sektor ini antara lain regulasi yang lemah dan dilemahkan dengan sengaja agar sistem oligarki berjalan dengan mulus,” tegas Didik.
“Ada regulasi formal yang bertujuan melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat, sering kali regulasi ini lemah atau tidak ditegakkan dengan baik, sehingga memungkinkan praktek-praktek eksploitasi yang merugikan,” papar Didik.
Selain itu, sistem, perijinan rentan disalahgunakan sehingga terkuak kasus Gubernur Maluku Utara, yang sebenarnya ada indikasi kuat terjadi di banyak daerah lainnya. Ini terjadi karena praktek politik uang dan sistem politik yang mahal.
“Sistem politik seperti ini menjadi wahana yang subur bagi kolusi antara pengusaha dan pengusaha,” tandas dia.
Laporan: Ricki Sismawan
