KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo menilai wacana kartu pra kerja yang ingin diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membebani Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN).
“Pasti membebani APBN karena ada tambahan pengeluaran,” ujar Harry saat berbincang dengan KedaiPena.Com, Minggu, (10/3/2019).
Harry pun meminta agar Presiden Jokowi dapat mencari sumber pendanaan lain untuk program kartu pra kerja tersebut.
Kalau tidak bisa, kata Harry, Jokowi beserta tim kabinet harus melakukan pengurangan pos anggaran lain agar tidak memperbesar defisit.
“Sebaiknya juga jangan sampai menambah utang hanya untuk memenuhi program ini,” beber Harry.
Meski demikian, Harry berpandangan bahwa, peluncuran kartu pra kerja tidak akan memiliki dampak positif. Program tersebut tidak akan berguna.
“Tidak perlu karena sudah banyak program subsidi yang diberikan. Sudah ada subsidi untuk raskin, rastra, bantuan non tunai (sembako), LPG 3 kg, BPJS, kartu pintar dan lain-lain,” tandas Harry.
Program kartu pra kerja merupakan program baru Presiden RI Jokowi yang dimaksud bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Sayangnya, program ini meninggalkan kontroversinya lantaran janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan.
Hal ini dibocorkan Jokowi pekan lalu saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019).
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan butuh anggaran besar untuk merealisasikan program itu. Menurutnya, program kartu pra kerja itu tidak mungkin bisa dilaksanakan pada tahun 2019.
Selain itu, JK menilai, kebijakan seperti itu hanya ada di negara-negara maju, anggarannya mencukupi dan penduduknya tidak banyak.
Laporan: Muhammad Hafidh
