KedaiPena.Com – Sejak sebelum Pemilu 2024 sudah terjadi rekayasa kecurangan. Terlihat keberpihakan Presiden Jokowi merekayasa proses pemilu untuk memenangkan puteranya Gibran Rakabuming Raka, dengan segala cara.
Demikian disampaikan Koordinator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (17/2/2024).
“Bahwa, memunculkan putra Presiden menjadi cawapres Paslon 02 melalui rekayasa pelanggaran etika berat oleh Ketua MK Anwar Usman serta pelanggaran etika seluruh komisioner. Awal indikasi kecurangan akan terjadi,” ujar dia.
Selaku Presiden, lanjut Mudrick, Joko Widodo telah menggerakkan infrastruktur di bawah kekuasaannya dengan melanggar UU berkampanye. Hal ini secara kasat mata merupakan kecurangan yang nyata dan terang-terangan.
“Dengan kekuatan finansial terutama dari para bandar dan bandit politik, kekuatan BUMN, pembagian bansos politik untuk mengerakan masa, mereka membentuk opini dan membeli suara. Adalah bentuk lain merupakan rekayasa kecurangan secara terstuktur dan masif,” lanjutnya.
Mudrick melanjutkan, lembaga survei yang dipesan rezim Jokowi secara terus-menerus melepas rekayasa hasil survei palsu. Puncaknya saat pemungutan dan perhitungan suara masih berlangsung, lembaga survei nekat mengeluarkan hitung cepat atau quick count yang menyesatkan, disesuaikan rekayasa hasil survei yang telah di siapkan sebelumnya.
“Bahwa baik pihak Paslon 01 maupun Paslon 03 juga mempunyai Tim IT juga melakukan hitung cepat pilpres yang hasilnya berbeda jauh dengan hasil yang disebarkan oleh media mainstream,” kata dia lagi.
Rekayasa dengan segala cara yang dilakukan tersebut diatas sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia, pilpres jujur dan adil, jauh dari harapan rakyat.
“Atas dasar kajian dan pandangan di atas, KAMI Lintas Provinsi menyatakan menolak hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang dilakukan oleh lembaga survei yang dipublikasikan melalui media mainstream, untuk hal tersebut meminta agar semua hitung cepat dihentikan dan dianggap tidak ada,” desaknya.
KAMI meminta masyarakat tidak mempercayai hasil hitung cepat serta tetap melakukan pengawasan dan pengawalan ketat terhadap KPU yang sangat rawan dari kecurangan.
“KAMI memperingatkan KPU agar tidak melakukan rekayasa mengubah angka asli, riil dari TPS dan hanya penyesuaian (adjusting) dengan angka kemenangan yang telah di siapkan sebelumnya. Jika hal tersebut dilakukan akan terjadi chaos, karena rakyat sudah tidak percaya dengan KPU,” tandas dia.
Laporan: Sabilillah
