KedaiPena.Com- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI lintas provinsi meminta agar pemerintah Jokowi dan DPR smenghentikan semua praktik dzolim untuk mencari celah dengan membuat kebijakan memiskinkan masyarakat dan rakyat kecil menderita secara ekonomi.
Hal tersebut disampaikan KAMI lintas provinsi melalui sebuah pernyataan sikap terkait dengan rencana pemerintah dan DPR untuk menghapus daya listrik 450 VA. Usulan ini muncul saat rapat antara Banggar DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
“Apabila Pemerintah dan DPR tetap berusaha memaksa agar sebagian rakyat beralih ke daya 900 VA, maka kami menyerukan agar semua rakyat harus segera bergerak menurunkan pemerintah Jokowi yang dzolim dan membubarkan DPR,” demikian disampaikan KAMI lintas provinsi seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin,(19/9/2022).
Dalam pernyataan sikapnya, KAMI lintas provinsi juga menyoroti keinginan Pemerintah dan DPR-RI untuk menyehatkan APBN tetap menyasar kepada mengurangi beban kepada rakyat kecil.
“Terbukti dengan mempermasalahkan pemakai daya listrik 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap telah mampu,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Dalam pernyataan sikap tersebut juga dituliskan bahwa Pemerintah dan DPR-RI sangat tidak berempati terhadap penderitaan rakyat akibat pandemi covid dan kenaikan harga-harga.
“Kemiskinan sudah sangat meningkat,” ujar bunyi pernyataan sikap tersebut .
KAMI lintas provinsi juga menyoroti kesalahan kebijakan Pemerintah Jokowi yang membangun Independent Power Producer (IPP) secara ugal-ugalan tanpa ada keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga terjadi over Supply membuat PLN rugi dan banyak hutang tetap harus membayar kepada IPP. Kebijakan dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha IPP/ oligarki,”bunyi pernyataan sikap tersebut.
KAMI lintas provinsi menegaskan, untuk menyehatkan APBN Pemerintah yang berakal waras dan DPR yang benar-benar mewakili rakyat harus menyasar kepada audit BUMN seperti PLN, Pertamina dan lain-lain.
“Serta menghentikan semua proyek infrastruktur yang tidak berkaitan terhadap kesejahteraan rakyat seperti KCIC dan IKN,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.
Dalam pernyataan sikap tersebut juga disebut ketua pengurus KAMI lintas provinsi yang terdiri dari, KAMI JAWA TENGAH Mudrick SM Sangidu, KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Syukri Fadholi, KAMI JAWA TIMUR Daniel M Rasyid, KAMI JAWA BARAT Syafril Sjofyan. Tidak hanya itu, AP-KAMI DKI JAKARTA Djudju Purwantoro,
Ada juga, KAMI BANTEN Abuya Shiddiq,KAMI SUMATRA UTARA Zulbadri, KAMI RIAU Muhammad Herwan, KAMI KALIMANTAN BARAT H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA, KAMI SUMATERA SELATAN Mahmud Khalifah Alam S.Ag,KAMI SULAWESI SELATAN Geralz Geerhan,
Belum lagi, KAMI KEPULAUAN RIAU Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd, KAMI JAMBI
H. Suryadi, KAMI ACEH Saiful Anwar S.H., M.H dan terakhir SEKRETARIS Sutoyo Abadi.
Laporan: Tim Kedai Pena
