KedaiPena.Com- Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN RI Erick Thohir diminta tak sekedar mencari kambing hitam dengan mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi imbas kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menegaskan, bahwa langkah tegas yang diambil oleh Menteri BUMN Erick Thohir tidak boleh hanya berhenti dan selesai dengan pencopotan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi.
“Pencopotan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina merupakan hal yang wajar karena dinilai tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya, namun tidak boleh hanya berhenti disana karena kesannya pencopotan itu hanyalah menjadi kambing hitam belaka,” kata Sartono, Kamis,(9/3/2023).
Kepala Departamen Perekonomian DPP Partai Demokrat ini juga menuntut agar Komisaris Pertamina yakni Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Sartono mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mundur dari jabatannya sebagai komisaris Pertamina.
“Ada salah satu komisaris Pertamina yang merupakan mantan Gubernur Jakarta tau sejak lama ada fasilitas Pertamina yang berbahaya di sekitar pemukiman warga hanya diam saja, saya pikir dia wajib mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral,” tegas dia.
Sartono juga menyinggung soal kesibukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Sartono bahkan menantang Erick Thohir untuk mundur dari jabatanya sebagai Menteri BUMN bila memang tak mampu lagi mengurus Kementerian yang membidangi perusahaan plat merah tersebut.
“Akhir-akhir ini Menteri BUMN sendiri tengah sibuk dengan kepentinganya sendiri sebagai Ketua PSSI, saya pikir kalau tidak mampu lagi memimpin Kementerian BUMN lebih baik mundur dari posisinya dan fokus saja mengurus PSSI,” jelas Sartono.
Ketegasan Sartono sendiri beralasan. Pasalnya, peristiwa kebakaran di berbagai fasilitas Pertamina ini tidak hanya terjadi di Plumpang. Menurut Sartono, kejadian ini merupakan rentetan kecelakan di banyak fasilitas Pertamina sehingga menjadi masalah serius.
“Disini Kemeterian BUMN dan Menteri BUMN harus hadir dalam perbaikan Pertamina secara menyeluruh. Karena sebagai pengelola BUMN Kementerian dan Meteri punya tanggung jawab secara profesional dan moral, dalam mengelola Pertamina,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
