KedaiPena.Com – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato akan melakukan begal hukum dan aspirasi jika sampai melaporkan Tokoh Nasional Rizal Ramli.
Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Haris Rusly Moti.
“Wajar saja jika sebagai warga negara Rizal Ramli mempersoalkan tanggungjawab Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian terkait dugaan korupsi pada pelatihan Kartu Pra Kerja. Sebab hingga hari ini sebagai warga negara kita tidak pernah mendapat penjelasan resmi dari pemerintah,” ujar Moti sapaanya kepada wartawan, (6/5/2020).
Semestinya, kata dia, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato dapat menjelaskan kepada publik rerkait program pelatihan kartu Pra kerja. Baik, program seperti apa dan apa yang mau dicapai.
“Lalu anggaran yang sangat besar Rp5,6 triliun mau dialokasikan untuk apa?
Dalam hal ini yang sangat bertanggung jawab adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” tegas Moti.
Terlebih lagi, lanjut Moti, setelah meledaknya dugaan korupsi anggaran pelantikan Kartu Pra Kerja, Airlangga Hartarto juga tak tampil menjelaskan ke publik terkait masalah tersebut.
“Jadi bisa saja benar dugaan publik dan tuduhan DR. Rizal Ramli bahwa Airlangga telah melakukan ‘begal digital’ dan akan berdampak pada merosotnya popularitas Golkar, karena kebutulan Airlangga adalah Ketua Umum Golkar,” kata Moti.
Moti pun meyakini, Rizal Ramli tidak menyerang institusi Golkar lantaran hanya mengingatkan kepada para kader akan ancaman runtuhnya kecintaan rakyat kepada partai berlambang beringin lantaran sikap ketua umumnya.
“Saya pun memastikan, jika Airlangga Hartarto menumpangi institusi Partai Golkar untuk melaporkan Rizal Ramli, saya tidak akan segan membongkar dugaan sejumlah kajahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Airlangga,” beber dia.
Moti menegaskan, dokumen dugaan sejumlah dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan tumpah ke hadapan publik seperti gunung Merapi menumpahkan lahar atau lava.
“Jadi saya sarankan, lebih baik Airlangga tampil jelaskan ke publik terkait dugaan korupsi anggaran pelatihan Kartu Pra Kerja. Jadi pejabat publik itu jangan songong, jangan sok kuasa, dikit-dikit lapor ke hukum,” tandas Moti.
Sebelumnya, Wasekjen Bidang Keamanan Nasional DPP Partai Golkar Samsul Hidayat dalam tanggapannya mengatakan bahwa kasus BLBI dan e-KTP sudah ada putusan hukum.
Dia menegaskan Partai Golkar tidak ada keterlibatan atau ada aliran dana dari kedua kasus tersebut sudah dibuktikan secara hukum.
Pernyataan Samsul sendiri merespon pandangan Rizal Ramli saat mengomentari tautan dari portal berita online nasional.
Rizal Ramli mengomentari cuitan berita di Twitter berjudul ‘Bang Uchok Nilai Menko Airlangga Sumber Masalah Kartu Prakerja’.
“Ini yang sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi ‘begal digital’. @PartaiGolkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yang rugikan rakyat seperti Omnibus Law, Begal Digital, dan Perppu Corona 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal-skandal keuangan,” cuitnya di akun Twitter @RamliRizal.
Laporan: Sulistyawan
