KedaiPena.Com – Sejak dari periode pertama pemerintahan Jokowi, menteri yang ada dalam kabinetnya membuat kebijakan sendiri-sendiri yang berbeda dengan arahan presiden Jokowi.
Sehingga pada awal pemerintahan periode kedua, Jokowi menegaskan kembali bahwa yang dijalankan visi, misi presiden.
“Pesannya sangat jelas, bahwa para menteri harus mengikuti arahan kebijakan presiden,” kata pengamat politik Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Jakarta, Fernando Emas kepada KedaiPena.Com, Senin (14/9/2020).
Kalau menteri seringkali bertentangan dengan arahan presiden seperti pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terhadap kebijakan pemerintahan DKI Jakarta mengenai PSBB, menjadi perhatian serius bagi kita.
“Sebenarnya terjadi kesalahan dimana? Atau yang tidak memiliki kemampuan siapa? Presiden atau menterinya. Menteri seharusnya memahami dan melakukan kebijakan apa yang diambil oleh Presiden,” papar Fernando.
“Kalau presiden memutuskan untuk lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat ya lakukan, dengan tetap membuat kebijakan untuk kepentingan ekonomi,” lanjutnya.
“Atau memang Jokowi tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin sehingga para pembantunya tidak mengerti dan memahami apa arahan dan kebijakan yang disampaikan,” tanya dia.
Sudah memasuki tahun keenam bagi Jokowi memimpin Indonesia, Fernando menambahkan, seharusnya sudah lebih tahu dan memahami bagaimama mengatur para menterinya agar taat pada kebijakan yang diputuskan.
“Jangan hanya pamer marah-marahin menteri tetapi pada akhirnya tetap saja menteri tidak taat atas arahan dan kebijakan yang diambil,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Lutfi
