KedaiPena.Com- Pemerintah hendaknya diminta dapat mengkaji ulang rencana pembelian mobil listrik untuk pejabat dengan APBN. Pemerintah diharapkan tak memaksakan kehendak yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo merespons langkah pemerintah
membeli mobil listrik untuk pejabat dengan menggunakan APBN. Padahal, baru-baru ini pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
“Rakyat sedang sulit, pejabat malah dapat mobil baru,” kata Sartono, Kamis,(29/9/2022).
Sartono menegaskan, langkah pemerintah yang langsung meminta alokasi anggaran untuk pembelian mobil listrik merupakan keputusan yang tidak sensitif dengan situasi dan kondisi saat ini.
“Pertama rakyat tengah menanggung beban berat akibat kenaikan harga bbm yang dikatakan bahwa pemerintah sudah tidak memiliki lagi anggaran untuk subsidi. Setelah bbm dinaikkan malah memiliki anggaran untuk beli mobil baru,” beber Sartono.
Sartono menekankan, situasi APBN saat ini tengah juga berada di dalam kondisi yang berat. Pasalnya, APBN saat ini tengah menanggung beban utang yang tinggi yang bahkan mencapai rekor sejak negara ini merdeka.
“Dalam situasi seperti ini masih dapat memikirkan untuk mengganti mobil listrik yang baru,” imbuh Kepala Departemen Perekonomian Partai Demokrat ini.
Sartono mengingatkan, jika situasi ekonomi saat ini sedang sulit. Hal ini berkaca proyeksi dari ekonom akan kondisi ekonomi dunia saat ini dalam situasi yang berat.
“Beberapa negara maju bahkan sudah dalam situasi sulit untuk makan dan rakyatnya harus tidur di jalan. Sebaiknya kita juga bersiap apabila badai krisis ini membesar dan berpengaruh terhadap situasi ekonomi nasional,” beber Sartono.
Sartono menambahkan, penggunaan mobik listrik secara nasional masih harus diimbangi dengan keadaan infrastruktur yang belum merata. Sartono menilai saat ini mobil listrik masih belum digunakan masyarakat umum.
@Sehingga infrastrukturnya belum siap. Jangan sampai seperti rencana konversi kompor listrik yang dibatalkan. Sudah disiapkan tapi akhirnya sadar jika infrastrukturnya belum siap,” papar Sartono.
Tidak hanya itu, Sartono mengatakan, jika mobil listrik masih merupakan barang mewah. Sartono mengungkapkan, jika dibandingkan dengan mobil konvensional, terlihat bahwa harga mobil listrik masih jauh lebih tinggi.
“Apabila pemerintah memaksakan membeli barang yang harganya lebih mahal, bukankah ini merupakan sebuah pemborosan,” pungkas Sartono.
Diketahui, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembelian mobil listrik untuk pejabat akan dianggarkan dari APBN. Luhut bilang, hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi Presiden sudah memerintahkan bahwa APBN akan digunakan untuk pembelian kendaraan listrik. Yang electric vehicle (EV) itu mulai tahun ini, (anggaran) lebih besar lagi di tahun depan,” kata Luhut di Sarinah Thamrin, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Luhut menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyusun perencanaan pembelian mobil listrik tersebut. Dengan demikian, dia menargetkan pada tahun 2035 tidak ada lagi kendaraan roda empat yang menggunakan combustion engine.
Laporan: Tim Kedai Pena
