KedaiPena.Com – Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron meminta, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan kudeta yang melibatkan KSP Moeldoko.
“Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifkasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko,” ujar Herman Khaeron, Kamis, (4/2/2021).
Menurut Herman begitu ia disapa, alasan pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menyebut surat dari AHY bukan urusan Istana karena terkait internal partai Demokrat dinilai keliru.
Sebab, kata Herman, dinamika yang terjadi justru karena campur tangan pihak eksternal Partai Demokrat.
“Sesunguhnya bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting, karena ada keterlibatan pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran pihak Istana,” tegasnya.
Atas dasar itu, Herman menilai Presiden Jokowi sebaiknya menjawab surat itu sebagai bentuk klarifikasi karena Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko adalah orang Istana.
“Sejatinya presiden bisa memberikan balasan surat itu atas berbagai pertanyaan dan klarifikasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2). Mulanya, Pratikno membenarkan bahwa Istana sudah menerima surat dari AHY.
Namun ia menolaknya untuk membalas surat perihal adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam upaya pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART,” kata Pratikno.
Laporan: Sulistaywan
