ADA seorang pengamat dari kubu Ahoker fanatis, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, menulis tentang kriteria profil tokoh yang tidak akan dipilih Jokowi sebagai pendamping.
Pertama adalah politikus. Kedua adalah selebriti media. Ketiga berisik. Keempat tidak bisa kerja.
Menarik sekali, penulis menyatakan bahwa Jokowi tidak membutuhkan politisi di kriteria pertama. Atau mungkin maksudnya kader partai politik? Sehingga pilihan akan jatuh ke para teknokrat, terutama para ekonom.
Jelas dari semua polling masalah terbesar Indonesia saat ini adalah ekonomi, terutama setelah JK gagal menjanjikan kemakmuran ekonomi kepada Jokowi.
Nama yang muncul kemungkinan adalah Sri Mulyani dan Rizal Ramli, keduanya adalah teknokrat.
Sri Mulyani, kemungkinan besar, kecurigaan kami, adalah jantung hati pilihan sang penulis untuk mendampingi Jokowi di 2019.
Meskipun publik sebagian sudah sadar, Sri adalah bagian dari masalah saat perekonomian yang sedang stagnan.
Karena Sri Mulyani adalah tim ekonomi Jokowi saat ini. Aneh, kan? Berharap ekonomi membaik, tapi menggunakan orang dan cara yang sama.
Berharap ekonomi Indonesia 2019 meroket tapi dengan pasang Sri Mulyani sebagai wapres? Silakan.
Karena itu si penulis perlu hadirkan kriteria kedua dan ketiga. Kriteria Kedua adalah selebriti media.
Penulis berpendapat ada dua menteri yang direshuffle Jokowi dua tahun lalu karena alasan menjadi selebriti di media? Kurang bekerja? Salah satunya adalah Anies Baswedan, yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Artinya setelah dihukum oleh Jokowi karena lebih banyak sebagai selebriti media, beberapa bulan kemudian Anies telah berhasil dipilih rakyat DKI Jakarta menjadi gubernur.
Lainnya, Rizal Ramli (RR), dua minggu lalu baru mencapreskan diri. Tuhan dan rakyat yang akan menentukan nasib apa yang akan diraih Rajawali Kepret.
Kriteria ketiga adalah berisik. Si penulis berpendapat Jokowi tidak suka orang berisik. Padahal seperti selalu disampaikan, alasan utama lahirnya jurus Rajawali Kepret adalah untuk “mengusir tikus-tikus pada saat panenâ€.
Agar tikus-tikus pergi dan rakyat mendapatkan panennya utuh. Sesungguhnya, jurus kepret adalah bagian sesungguhnya dari Revolusi Mental, karena tidak mungkin korupsi diberantas tanpa kegaduhan.
Tanpa berisik, tikus tak akan pergi. Dalam berbagaikepretan-nya, landasan yang disampaikan RR sebagai Menko selalu faktual dan analitik. Yang kemudian sebagian besarnya menjadi terbukti saat ini.
Seperti contoh kasus proyeksi kerugian Garuda Indonesia, proyeksi pembangkit 35 ribu MW yang tidak akan terealisasi penuh, korupsi Pelindo II, dan batalnya pembangunan jaringan pipa BBM seluruh Jawa.
Faktanya, Jokowi bisa bekerjasama baik dengan Wakilnya di Solo (FX Rudyatmo) yang berbeda karakter gayanya. Di DKI Jakarta, Jokowi bisa juga bekerjasama dengan Ahok, yang mulutnya sangat ember, sangat berisik, dan sering tidak faktual serta jauh dari kesan analitis.
Kriteria keempat dari si penulis adalah tidak bisa kerja. Mungkin yang bersangkutan belum sadar, bahwa sudah banyak prestasi RR pada eranya memimpin tim ekonomi Gus Dur selama 15 bulan.
Masa di mana Indonesia paling dekat ke Sila Kelima Pancasila, dengan meraih Gini Indeks 0,31- terbaik sepanjang sejarah.
Mengangkat pertumbuhan ekonomi dari -0,06% di kuartal III 1999 menjadi 4,9% di akhir tahun 2000. Stabilnya harga pangandan utang berkurang USD 4,15 miliar.
Kemudian, saat menjadi Menteri Koordinator Maritimselama 11 bulan, RR berhasil membuktikan 19 capaian dan terobosan kinerja.
Rizal Ramli memperingatkan kepada Garuda Indonesia agar lebih fokus dan mampu memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional daripada melakukan pembelian 30 pesawat berbadan lebar Airbus A 350 XWB yang hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Hasilnya, pada April 2016, pemerintah akhirnya membeli 14 pesawat Airbus dengan tipe A 330 yang lebih efisien bahan bakarnya daripada A 350.
Rizal Ramli memberikan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Kritik Rizal Ramli ini akhirnya diakui oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 3 Februari 2016. Menko Maritim yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui bahwa pada 2019, sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW saja yang sudah beroperasi penuh memasok listrik (Commercial Operatin Date (COD).
Arahan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya kepada PLN untuk menghapus biaya administrasi pulsa listrik pra bayar.
Arahan ini akhirnya ditindaklanjuti oleh Dirut PLN dengan memisahkan biaya administrasi dengan harga pulsa listrik di token.
Rizal Ramli berhasil menghentikan rencana Menteri ESDM yang akan memberikan perpanjangan kontrak karya Freeport sebelum waktunya.
Sesuai dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009, perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis pada 2021.
Rizal Ramli berhasil memperjuangkan kilang gas Blok Masela dengan menggunakan kilang darat (onshore). Hal ini diupayakan agar lahir kemakmuran bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya karena kilang di darat akan banyak berdampak pada ekonomi setempat dibanding kilang dibangun di laut.
Kebijakan penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan penurunan Dwelling Time hingga saat ini menunjukkan angka yang memuaskan sesuai target awal Presiden Jokowi. Bahkan pada kesempatan Jokowi kembali kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 13 September 2016, diakui bahwa Dwelling Time Tanjung Priok sudah 3,2 hari. Jokowi akhirnya meminta agar Dwelling Time di seluruh pelabuhan sama seperti di Tanjung Priok.
Pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja dari 3 juta meningkat menjadi 7 juta di tahun 2019. Fokus 10 tujuan wisata ini dimaksudkan agar ada capaian terukur dan dapat menjadi percontohan didaerah lain di tahun berikutnya.
Kebijakan Pengembangan Branding Pariwisata DKI Jakarta. DKI Jakarta akan dikemas menjadi lima jenis destinasi wisata, meliputi business tourism, maritim tourism, culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism. Pengembangan wisata maritim akan difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.
Untuk menopang kunjungan wisatawan nasional, Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara.
Kecuali wisatawan dari negara-negara pengekspor narkoba dan pendukung gerakan radikal. Tujuannya demi meningkatkan kunjungan wisman dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2019.
Kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata. Sebagai uji coba, pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba yang ditargetkan menjadi Monaco of Asia. Dengan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi US$ 20 juta pada tahun 2019.
Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. Mulai dari perpanjangan Bandara Silangit yang berjarak 20 Km dari kawasan wisata Danau Toba, pembangunan resor turis. Kemudian pembangunan Tol Medan-Parapat, hingga penambahan wilayah wisata Danau Toba sebesar 500 hektare, yang akan digunakan untuk eco-tourism.
Untuk menopang pengembangan pariwisata nasional, Rizal Ramli memutuskan untuk menghapuskan CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory). CAIT ini dinilai terlalu administratif. Rizal Ramli akhirnya mengganti dengan menggunakan pendekatan security yang lebih IT based untuk men-detect masalah-masalah keamanan. Saat ini untuk mengurus izin masuk kurang dari 5 hari via online dari sebelumnya butuh waktu empat bulan untuk kapal cruise masuk. Izin Yacht yang sebelumnya butuh waktu mingguan, sekarang kurang dari 24 jam. Sekarang sudah banyak mulai mendaftar untuk bisa masuk ke Indonesia, mendukung pariwisata maritim.
Bersama Malaysia membentuk COPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil di kedua negara. Rencana kerja tahun ini akan membentuk Green Economic Zone yang merupakan wilayah industri hilir sawit yang ramah lingkungan dan akan berlokasi di wilayah Indonesia.
Kebijakan revaluasi aset pada Paket Ekonomi V pada Oktober 2015. Kebijakan paket deregulasi yang ditetapkan pemerintah diperkuat dengan kebijakan revaluasi aset. Meskipun baru sebagian BUMN yang melakukan revaluasi, total aset BUMN bertambah Rp 800-an triliun dan memasukkan penerimaan pajak Rp 20-an triliun.
Paket Ekonomi VIII di Sektor Penerbangan, pada bagian ketiga menyebutkan bahwa Bea Masuk Nol % bagi spare parts untuk Industri Penerbangan mendapat apresiasi dari PT Dirgantara Indonesia.
Rizal Ramli saat menjabat sebagai Menko Maritim juga mendorong peningkatkan sistem pendidikan nasional berbasis kejuruan di Indonesia guna meningkatkan kualitas tenaga kerja indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia. Rencana tersebut merupakan hasil kesimpulan dari rapat tertutup yang digelarnya bersama Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada 19 April 2016. Gagasan Rizal Ramli ini akhirnya pada 13 September 2016 menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Kabinet terbatas di Istana Negara.
Rizal Ramli mengatakan, ketegasan Indonesia dibawah Menteri Susi Pudjiastuti untuk mengatasi praktik pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated) atau IUU fishing telah berdampak buruk bagi industri perikanan negeri tetangga. Industri perikanan negara tetangga semula hidup dari ikan curian dari Indonesia. Namun karena pemberantasan praktik IUU fishing gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kini industri perikanan negara tetangga banyak yang mati. Menurut Rizal Ramli, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk membangun industri perikanan nasional.
Pasca Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Natuna pada Juni 2016, Rizal Ramli menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan 4 Pilar pemgembangan Natuna:
Pengembangan sektor perikanan. Pilar pertama ini dilaksanakan dengan memindahkan sekitar 400 kapal tradisional dari wilayah Pantura ke Natuna agar kapasitas tangkap nelayan di Natuna bertambah.
Selain itu, Rizal Ramli juga ingin agar di Natuna dibangun pasar ikan berskala besar seperti yang ada di Tokyo, Jepang. Pengembangan pariwisata di Natuna. Pengembangkan industri migas dan pendukung, karena cadangan migas di Natuna cukup besar. Peningkatkan pertahanan kawasan Natuna. Pemerintah akan mengerahkan TNI untuk menambah kapasitas segi pertahanan.
Kebijakan Pembentukan Dewan Air Nasional. Latar belakang rencana pembentukan Dewan ini karena sebagian besar dari 386 Perusahaan Air Minum (PDAM) di Indonesia merugi dan tidak bankableserta tidak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas air yang memadai. Namun, hingga Rizal Ramli dicopot dari Kemenko Maritim, kebijakan ini belum banyak perkembangannya.
Setelah membaca berbagai rekam jejak terobosannya, justru kriteria ke empat dari si penulis malah memperkuat posisi RR sebagai pendamping.
Makanya kami sejenak menjadi teringat, ke masa dua tahun yang lalu, saat Jokowi baru saja melakukan reshuffle kabinet kedua.
Ada komentar cukup menarik dari Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang (OSO), setelah Jokowi mencopot Rizal Ramli dan mengangkat Sri Mulyani dalam kabinet.
“Siapa yang menyangka, Presiden Jokowi bakal mencopot Rizal Ramli. Kinerja Rizal cukup bagus. Bahkan dia menteri yang menonjol. Memang, kita susah menebak Jokowi. Kita bayangkan Jokowi melakukan langkah A, taunya dia jalankan yang B. Kita pikir Jokowi ke kiri, taunya ke kanan. Sulit kita menebaknya,†kata OSO (30/7/2016).
Semoga Jokowi tidak mengulangi kesalahan, dan dapat menjadi masukan, bahwa cawaresnya, pertama adalah memiliki integritas, kedua memiliki keberpihakan kepada rakyat. Ketiga adalah memiliki kompetensi.
Dengan kriteria integritas, rakyat dapat yakin bahwa pemimpinnya tidak memiliki masalah hukum, tidak KKN.
Keberpihakan jelas adalah karakter yang dirindukan seluruh rakyat tertindas di Indonesia.
Kriteria kompetensi menjamin rakyat akan mendapat pemimpin yang mampu mewujudkan mimpinya, menuaikan janji mereka kepada rakyat.
Oleh Gede Sandra, peneliti Lingkar Studi Perjuangan
