KedaiPena.Com – Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR, Junimart Girsang mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak kembali membagi-bagikan tanah kepada warga melalui program reforma agraria.
Junimart mengakui, jika program reforma agraria sangat membantu dalam mengatasi masalah tingginya ketimpangan hak atas tanah di tengah masyarakat.
Namun dalam hal pendistribusian nya, ia berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
“Tentu kita sangat mendukung dilakukanya pendistribusian reforma agraria oleh Bapak Presiden, karena pembagian hak atas tanah kepada warga ini sangat membantu mengatasi masalah ketimpangan di tengah masyarakat. Presiden harus tegas memerintahkan kepada Kementerian ATR/BPN jangan sampai program ini justru tidak dijalankan serius oleh mereka,” ujarnya, Sabtu, (11/12/2021).
Hal itu disampaikannya, mengingat hasil temuan di lapangan atas pendistribusian reforma agraria sebelumnya yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN terkesan hanya sebatas euforia semata, bahkan sangat jauh dari target yang dicanangkan oleh Presiden bahwa tanah harus pro rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945.
Selain itu, Junimart juga menyatakan dukungannya atas rencana Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini mencabut sejumlah ijin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) tanah yang ditelantarkan oleh para pemegang ijin.
“Jumlah tanah yang dikuasai dengan ijin HGU dan HGB itu sangat banyak, tetapi pada kenyataannya tanah-tanah tersebut ditelantarkan oleh para pemegang ijin, ini adalah temuan kami dan fakta. Saya kira keputusan Presiden untuk mencabut satu persatu ijin atas tanah itu sudah sangat tepat dan tentunya harus didukung,” tegasnya.
Tidak sampai disitu, Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menyarankan agar Presiden juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana dalam pelaksanaannya dianggap tidak sesuai fakta.
“Termasuk mengevaluasi pelaksanaan PTSL yg menurut saya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Presiden sebaiknya langsung turun kelapangan melihat tanah tanah yang diterlantarkan itu, tidak cukup hanya mendengar dari Menteri ATR/ BPN supaya valid antara laporan dan kenyataan,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Laporan: Sulistywan
