KedaiPena.Com – Kementerian ATR/BPN pimpinan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto dapat melakukan evaluasi kinerja BPN di Indonesia, khususnya para juru ukur tanah. Pasalnya, hingga saat ini terdapat sejumlah kesalahan yang terjadi pada penerbitan sertifikat tanah oleh Kementerian ATR/BPN.
Kesalahan tersebut antara lain, kurangnya update data pada buku besar BPN tentang status tanah, baik tanah dengan status hak guna usaha (HGU) yang izinnya telah berakhir maupun kesalahan saat pengukuran titik lokasi tanah. Selain itu, adanya penerbitan sertifikat tanah ganda pada satu titik lokasi yang sama. Hal itu sering menjadi penyebab pecahnya konflik di tengah masyarakat.
“Ini yang harus dikritisi dan harus dievaluasi ke depan. Ini juga akan mempermalukan Pak Presiden yang memiliki program reformasi agraria,” ucap Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI Junimart Girsang, Rabu, (13/7/2022).
Junimart juga meminta agar Hadi mengedepankan kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat tanah. Terlebih, kata dia, dalam merealisasikan target, Presiden Jokowi memiliki program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Pak Menteri ATR-BPN yang baru, Marsekal Hadi, lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Terlebih pada penerbitan sertifikat tanah agar jangan sampai kesalahan yang sama di masa menteri sebelumnya terulang,” jelas Junimart.
Junimart mengatakan target 80 juta bidang tanah bersertifikat pada 2025 dicanangkan Presiden Jokowi melalui program sertifikat tanah gratis atau PTSL. DIharapkan, program ini terealisasi tepat waktu tanpa terkesan terburu-buru.
“Jangan karena kejar target, justru program PTSL ini jadi rusak. Bagaimana agar sertifikat tanah gratis yang dibagikan Pak Jokowi kepada masyarakat ini tidak bermasalah di kemudian hari,” beber Junimart.
Politisi PDI Perjuangan itu lantas menyinggung penyitaan 300 sertifikat tanah redistribusi masyarakat di Jasinga, Bogor, yang dilakukan Satgas BLBI beberapa waktu lalu. Menurut dia, meski saat ini sertifikat tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat, peristiwa itu patut dijadikan sebagai pelajaran berharga.
“Yang terjadi di Jasinga beberapa waktu lalu dijadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati. Seharusnya, Kementerian ATR/BPN setelah peristiwa penyitaan itu terjadi segera memberikan klarifikasi, jangan dibiarkan,” tandas wakil ketua Komisi II DPR itu.
Laporan: Muhammad Hafidh
