KedaiPena.Com – Pemerintah menunda proyek kelistrikan sebesar 15.200 mega watt (MW). Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Sejak awal diangkat jadi Menko Kemaritiman pada Agustus 2015, Rizal Ramli menyatakan proyek 15.200 MW akan berakibat PLN bangkrut.
Tapi, waktu itu Rizal Ramli diserang oleh JK, sang wakil presiden sebagai menteri yang tidak mampu. Media massa ‘mainstream’ juga ikut-ikutan memblow-up RR, sapaan Rizal, sebagai tukang gaduh.
“Tak hanya itu, para pengamat Neolib juga ikut membully RR,” kata pemerhati kebijakan publik, Sjafril Sofyan kepada KedaiPena, Rabu (5/9/2018).
Sekarang, sambung Sjafril, sudah seharusnya rakyat meminta pertanggungjawaban dari JK yang menyebabkan kemelut ekonomi PLN bangkrut. Kemelut tersebut yang kemudian membuat listrik untuk rakyat tahun lalu dinaikkan empat kali.
“Termasuk Jokowi juga harus diminta pertanggungjawabannya karena membiarkan semua menterinya melakukan kebohongan publik, yang berakibat terseretnya Indonesia ke jurang krisis ekonomi,” tandas dia.
Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan Pemerintah menunda proyek kelistrikan sebesar 15.200 mega watt (MW). Meroketnya dolar menjadi alasan utama.
Ia menerangkan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek ketenagalistrikan rata-rata 20-40%. Sisanya, kebutuhan proyek dipenuhi dari impor.
“Biasanya TKDN antara mungkin 20-40% ada yang lebih ada 50-60% tapi average20-40%,” ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2018).
Jonan menerangkan, proyek ketenagalistrikan 15.200 MW itu nilai investasinya sekitar US$ 24 miliar hingga US$ 25 miliar. Lanjutnya, dengan penundaan ini maka beban impor yang berkurang sekitar US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar atau setara dengan Rp 149 triliun dengan asumsi US$ 1= Rp 14.900.
“Kapasitas pembangkit yang ditunda itu kalau total COD 2019 ditunda 2021 sampai 2026, mengurangi beban impor itu ya kira-kira US$ 8 miliar-10 miliar mengurangi beban impor,” ungkapnya.
Meski sejumlah proyek ditunda, Jonan optimistis target rasio elektrifikasi hingga tahun 2019 sebesar 99% tetap tercapai.
“Jadi rasio tetap, kalau misal hari ini 97,13% sekitar itu, mungkin akhir tahun 97,7% pasti tercapai tahun depan 99%,” tutupnya.
Laporan: Ranny Supusepa