KedaiPena.Com – Presiden Joko Widodo tidak cukup memecat Arcandra Tahar dari pos Menteri ESDM. Menteri lain yang ikut bertanggung jawab dalam proses “political clearance” anggota kabinet juga harus dipecat.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Mental (LPPM), Hasdin Mondika, SPd, MSi, kepada KedaiPena.Com berkaitan dengan pemecatan Menteri ESDM Archandra Tahar Padahal, menteri dari kalangan profesional itu belum sebulan mengisi posnya.‎
“Sangat berbahaya jika kesalahan fatal seperti mengangkat menteri tanpa ditelusuri dulu latar belakang politik dan pribadinya. Dikhawatirkan, bangsa ini bisa diperintah oleh komprador dan anasir yang menghamba kepada kepentingan asing,” kata dia, Selasa (16/8).‎
Hal ini yang juga terjadi dalam pengangkatan menteri lain yang bermasalah secara hukum dan politik. Seperti diketahui, beberapa menteri diduga masih mempunyai keterkaitan dengan permasalahan masa lalunya, seperti Sri Mulyani  dalam kasus Centurygate dan Jenderal Wiranto dalam dugaan pelanggaran HAM. ‎
Menurut Hasdin, Menteri Sekretaris Negara dan seluruh pihak yangmengurusi dokumen terkait ketatanegaraan juga harus bertanggung jawab. Jika tidak, dikhawatirkan Negara diurus oleh amatiran.‎
“Kalau tidak diganti orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan fatal kasus Archandra, maka orang akan menyangka Presiden Jokowi yang melakukan blunder politik, padahal jelas kelalaian anak buahnya,” sambungnya.‎
Hasdin Mondika yakin, hal ini pasti terungkap jika DPR atau masyarakat sipil menelusuri proses pengangkatan Menteri Kabinet Kerja.
“‎Jadi sebaiknya Presiden Jokowi juga mengganti menteri yang terlibat dalam kasus dwikewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar,” tegas Hasdin.‎
(Prw)‎
