KedaiPena.Com – Peneliti Pukat FH UGM Agung Nugroho mengaku kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam penentuan Menteri di kabinet periode 2019-2024.
Menurut Agung, hal ini menandakan telah terjadi kemunduran dalam diri Jokowi lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan menteri di kabinetnya seperti tahun 2014.
“Ini merupakan sebuah kemunduran bagi dirinya (Presiden Jokowi) karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkap Agung kepada wartawan, Selasa, (15/10/2019).
Agung juga menilai dengan tidak dilibatkanya masyarakat dan lembaga terkait penyusunan menteri di kabinet akan menjadi bumerang bagi diri Presiden Jokowi.
“Ketika nanti para pembantunya (menteri kabinet) bermasalah ke depannya. Pasti akan merepotkan Presiden Jokowi,” beber Agung.
Meski demikian, Agung mengakui, bahwa keputusan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam penentuan menteri memang merupakan hak preogratif presiden Jokowi .
“Karena beliau dipilih karena bantuan parpol itu menjadi hak politiknya. Tapi ini sebuah kemunduran dengan tidak melibatkan masyarakat dalam memiliih pembantunya,”ungkap dia.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi melibatkan KPK menentukan menteri di kabinet periode periode 2019-2024 bersama Ma’ruf Amin.
Selain tidak melibatkan KPK, Jokowi juga tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menentukan menteri kabinetnya.
Sikap ini berbeda dengan 2014 lalu, ketika ia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla melibatkan KPK dan PPATK untuk mengecek rekam jejak calon menteri di kabinetnya.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (LSP) Ali Mochtar Ngabalin sendiri menegaskan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Jokowi.
Laporan: Muhammad Hafidh
