KedaiPena.Com – ‪Terlalu jelas keberpihakan Jaksa Agung Prasetyo dengan menyatakan di depan rapat kerja dengan DPR RI bahwa kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai karena dia Cina dan bukan Muslim. Padahal dua tahun Ahok jadi Gubernur DKI tidak dipermasalahkan oleh masyarakat kalau Ahok Cina dan non Muslim. Ahok malah diapresiasi.‬
‪”Akan tetapi setelah Ahok menista Alquran dan Ulama sesuai fatwa MUI, barulah ada Aksi Bela Islam 1410, 411 dan 212 oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI ) yang aksinya selalu dalam jumlah peserta,” kata Syafril Sjofyan, pemerhati kebijakan publik kepada KedaiPena.Com, Rabu (7/12). ‬
‪Aksi tersebut terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember menggambarkan betapa lamban dan terlambatnya penegak hukum melakukan tindakan. ‬
‪Di samping lamban, pemerintah juga melakukan tindakan diskriminasi atau perbedaan perlakuan hukum, dimana terhadap beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan (yurisprudensi), sementara Ahok yang jadi tersangka, dengan berbagai alasan baik polisi maupun kejaksaan tidak menahan.‬
‪”Dengan bebasnya Ahok, ia melakukan penistaan lagi seperti menyatakan peserta aksi 411 peserta dibayar Rp500ribu, sehingga banyak lagi pengaduan masyarakat ke polisi,” sambung dia. ‬
‪Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik polisi dengan tidak menahan Ahok serta Jaksa Agung berkilah bahwa mengikuti polisi tidak menahan adalah bukti ketidakpahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat. ‬
‪”Perlu ditegaskan bahwa eskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan karena Ahok Cina dan non muslim seperti Jaksa Agung nyatakan,” aktivis 77-78‬ ini menambahkan.
‪Beberapa menteri Jokowi juga Cina, begitu juga kabinet sebelumnya, dan banyak juga tokoh nasional etnis Cina seperti Kwik Gian Gie. Belum lagi tokoh semisal Jaya Suprana dan lain-lain yang sangat dihormati oleh masyarakat. ‬
‪”Jadi, sebaiknya Jaksa Agung Prasetiyo dicopot oleh Presiden Jokowi, karena terlalu jelas keberpihakannya dengan pernyataan yang menghasut, sehingga sebagian masyarakat menerima mentah-mentah pernyataan Jaksa Agung yang jelas tidak mencerminkan kenegarawanan sebagai salah pejabat tinggi di bidang hukum,” jelas dia. ‬
‪”Sayang sekali sewaktu rapat kerja dengan DPR RI tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja, apa karenakan semua partai semua sudah menjadi pendukung pemerintah,” tandasnya. ‬
Laporan: Muhammad Hafidh
