KedaiPena.Com – Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik menjadi sebagai Menko Polhukam. Hadi menggantikan Mahfud MD yang mundur beberapa waktu lalu untuk fokus dalam pencapresan Pemilu 2024.
Sebelum Hadi, posisi Menko Polhukam diisi oleh Plt, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Presiden Joko Widodo mengatakan Hadi siap dengan tugas di Polhukam.
“Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan sangat siap,” ucap Jokowi di Istana Negara, Selasa (21/2/2024).
Jokowi mengungkapkan ada sejumlah pesan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.
“Saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (21/2/2024).
Tak hanya soal keamanan dan ketertiban, Jokowi berpesan hal lain pada mantan Panglima TNI tersebut. Yakni soal dukungan terhadap investasi yang hendak masuk ke Tanah Air.
Dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” ucap Jokowi.
Siap Tuntaskan Kasus BLBI
Sementara itu, Hadi Tjahjanto menegaskan memprioritaskan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi mengatakan sudah membuat skemanya penanganannya.
“Skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama,” kata Hadi usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Hadi mengatakan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dia menyebut persoalan BLBI itu menyangkut dengan persoalan tanah yang juga selama ini dia bantu sebagai Menteri ATR/BPN.
“Kita tunggu saja, hari ini saya akan koordinasi segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI, karena permasalahan itu menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI,” ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud Md membeberkan kasus yang masih harus dilanjutkan usai dirinya mundur dari kabinet. Salah satunya, BLBI yang merugikan negara lebih dari Rp 11 triliun dan saat ini pemerintah sudah berhasil mengembalikan Rp 35,8 triliun. Mahfud mengatakan dia sudah membuat peta pihak-pihak harus ditagih terkait sisa kerugian.
“Satu BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari Rp 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun collect Rp 35,8 triliun selama 1,5 tahun kami mengejar itu, dan sisanya sudah kami petakan ini yang harus ditagih lebih lanjut,” kata Mahfud saat memberikan keterangan pers setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/3024).
Laporan: Muhammad Lutfi
