KedaiPena.Com – Rencana pembuatan Kartu Pra-Kerja, setelah Kartu Undonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digulirkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan simplifikasi (penyederhanaan) masalah dari masalah yang sebenarnya sangat kompleks.
Demikian disampaikan praktisi media, Arief Gunawan di Jakarta, ditulis Rabu (20/3/2019).
Menurut dia, masalah pendidikan nasional yang sedemikian kompleks, dan penuh ketidakadilan. Dan sekarang direduksi jadi persoalan kartu belaka.
“Padahal, sudah bukan rahasia bahwa orang masuk perguruan tinggi yang bermutu di negeri ini susahnya bukan main dan mahal,” lanjut dia.
Jadi, seharusnya mutu pendidikannya dulu yang diperbaiki. Bagaimana misalnya dunia pendidikan dapat langsung terkoneksi dengan lapangan pekerjaan.
“Untuk menekan jumlah pengangguran memberikan prioritas kepada pendidikan vokasional, seperti sekolah-sekolah kejuruan. Guru-guru honorernya diperbaiki, dan seterusnya,” ucapnya.
Lanjut Arief, pendidikan ini adalah hal maha penting yang berhubungan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
“Pertaruhannya berat sekali. Jadi tidak bisa main-main. Tidak bisa dengan memberikan lolypop atau kembang gula, berupa kartu-kartu seperti itu yang dari mana pembiayaannya juga tidak jelas,” tegasnya.
“Jadi, bukan dengan kartu. Bukan dengan kembang gula atau lolypop, yang sekali lagi pembiayaannya tidak jelas,” tambahnya.
Selain itu, Arief juga menyoroti kartu sembako murah yang dijadikan sebagai iming-iming, karena daya beli masyarakat umumnya sangat rendah.
“Kenapa harus pake kartu, kalau ingin memberikan sembako murah, turunkan saja harga-harga sembako. Stop impor ugal-ugalan yang tujuannya hanya untuk memburu rente, dan sangat tidak menguntungkan petani,” jelasnya.
Parahnya lagi, kartu pra kerja yang menimbulkan kegaduhan, bahwa pengangguran akan dikasih santunan oleh Pemerintah.
“Ini kan juga jadi lelucon, seolah-olah masalah pengangguran bisa diselesaikan secara instan,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
