KedaiPena.Com- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar para menteri di jajaran kabinetnya tidak bicara mengenai urusan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 2027.
Bagi Partai pimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan sikap yang menolak jabatan presiden 3 periode dan telah disampaikan beberapa kali pada waktu sebelumnya.
“Oleh karena itu, perintah Presiden Jokowi ini pantas mendapatkan apresiasi. Dan, sungguh ketegasan Presiden ini sudah dinanti-nanti oleh rakyat,” Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim, Rabu,(6/4/2022).
Luqman berharap, perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Luqman menegaskan, tidak ada lagi anggota kabinet bicara penundaan pemilu dan presiden 3 periode.
“Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amandemen UUD 1945,” papar Luqman.
Ia juga mengaku, setuju dengan sikap Jokowi yang meminta seluruh energi negara ini fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.
“Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya,” papar Luqman.
Luqman mendesak, perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode.
“Salah satu pekerjaan penting yang harus segera disiapkan adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu dan DKPP. Juga secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang seharusnya dimulai bulan Juni 2022 ini,” tandas Ketua PP GP Ansor ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
