KedaiPena.Com – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata.
Faktanya, anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk penanggulangan Covid melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid kurang dari 10% dari total anggaran sekitar 900 triliun yaitu hanya 87,5 Triliun.
“Dari jumlah ini hanya 25,7 T dialokasikan melalui Kemenkes Anggaran 87,5 T ini pun kemungkinan akan dipangkas menjadi 72,7 T realisasinya jauh di bawah angka tersebut,” kata Presdium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, Selasa, (9/8/2020).
Din melanjutkan, dari fakta yang ada, seperti dituliskan justru sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan untuk menanggulangi perekonomian bukan kesehatan pandemi.
“Insentif Usaha, termasuk insentif pajak 120.61 T. Dan, subsidi dan hibah UMKM 123,46 T, tambahan PMN BUMN 14 T.
Investasi pemerintah 19,7 T serta pembiayaan Investasi lainnya 113,6 T,” tegas Din.
Sebagai akibatnya, lanjut Din, rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya rapid test dan swab test .
“Banyak yang tidak mampu melakukannya maka kemungkinan angka yang positif tertular jauh lebih banyak dari yang diumumkan. Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa dan kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah Pemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung,” ungkap Din.
Fakta lain, lanjut Din, Indonesia berada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan COVID di antara negara-negara di dunia dan menurut pemberitaan media sudah 68 negara menolak WNI masuk.
“Karena persebaran Covid di Indonesia semakin mendaki dan belum ada tanda-tanda melandai (walau Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Covid akan berakhir Mei 2020 dan waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era The New Normal,” tegas Din.
Din menegaskan, KAMI menuntut agar Pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata.
“Jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” tandas Din.
Laporan: Muhammad Lutfi
