KedaiPena.Com – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut bahwa arahan untuk melakukan impor beras sebesar 500.000 ton merupakan permintaan langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK, kata Enggar, meminta hal tersebut lantaran stok beras di Bulog berada di bawah angka 1 juta ton.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dan Ekonomi Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menilai apa yang sudah dilakukan oleh JK dan Enggartiasto Lukita sangat merugikan elektabilitas Jokowi di 2019.
Gede sapaan akrabnya mengatakan turunya elektabilitas Jokowi di 2019 lantaran kebijakan impor beras ini sangat merugikan petani yang merupakan rakyat kecil.
“Jokowi akan kehilangan vote di kalangan petani di pedesaan. Cukup signifikan jumlahnya, sehingga mungkin kalo dilakukan survey di April 2018 bisa turun 7-10% elektabilitas,” imbuh dia dalam perbincangan kepada KedaiPena.Com, Sabtu (20/1/2018).
“Dan soal elektabilitas memang tidak ada urusan dengan Pak JK karena dia tidak akan nyawapres. Yang penting pundi-pundi penuh dulu, urusan eketabilitas Jokowi mah nomor sekian,” sambung Gede.
Dengan kondisi tersebut, Gede menyarankan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai masuk untuk memeriksa segala elemen dan lapisan pemeritahan yang terkait dengan impor beras ini.
Permintaan tersebut, kata Gede, didasari oleh pernyataan mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli yang menyebut bahwa ada penerimaan komisi dari setiap kebijakan impor pemerintah. Rizal, kata Gede, menyebut bahwa ada komisi 30 Dollar per ton dari setiap kebijakan impor yang dilakukan.
“Sebaiknya KPK harus mulai masuk memeriksa potensi KKN yang terjadi antara pejabat Kantor Bulog, Kantor Wapres, dan Kemendag. Seluruh rekening yang terkait keluarga atau rekanan para pejabat tersebut harus diselidiki,” beber Gede.
“Hal tersebut juga soal kemungkinan adanya rekening-rekening yang dibuat di Bangkok atau Vietnam untuk menampung duit ‘kick back’ dari suplier beras juga harus diantisipasi KPK.
Laporan: Muhammad Hafidh
