KedaiPena.Com – Pengamat politik Ray Rangkuti meminta agar Presiden Widodo tidak takut atas tekanan partai koalisi. Ini terkait desakan publik agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Presiden kita sedang tidak berjuang sesuai amanah publik (rakyat) tapi berjuang sesuai amanah parpol,” kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk “Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN” di kantor Formappi, kawasan Matraman, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Menurut Ray, kalau presiden masih takut atas tekanan partai pengusung dan mengabaikan aspirasi publik, besar kemungkinan lima tahun tidak akan mandiri dalam memutuskan sebuah kebijakan.
“Saya sebut ini sistem presiden kita yang kebagian sialnya. Sial karena kita memilih presiden yang potensial mengamankan kepentingan partai,” beber Ray.
Direktur eksekutif Lingkar Madani (Lima) ini juga menyayangkan pernyataan partai koalisi, khususnya PDIP dan NasDem yang seolah memberi tekanan kepada presiden terkait Perppu. Harusnya, partai koalisi itu bekerja mengamankan kebijakan-kebijakan presiden.
“Mestinya ketika presiden mengeluarkan pernyataan saya akan mengeluarkan Perppu, PDIP harusnya dukung presiden, NasDem juga harusnya juga mendukung presiden. Tapi sebaliknya, bukan itu yang dilakukan partai-partai pendukung Pak Jokowi,” sesal Ray.
“Itu yang saya sebut kita seperti mengalami kesialan dalam sistem presidensial,” tandasnya.
Sebelumnya, mahasiswa Trisakti beserta kelompok mahasiswa dari Universitas lainya menargetkan agar Perppu UU KPK dapat diterbitkan oleh Presiden Jokowi.
Para mahasiswa tersebut memberikan batas waktu hingga tanggal 14 Oktober 2019. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika Jokowi tidak segera menerbitkan Perppu KPK.
Laporan: Muhammad Hafidh
