KedaiPena.Com– Teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran masih banyaknya kementerian yang mengimpor produk kegiatan operasional harus diikuti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur teknis.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira merespons teguran Presiden Jokowi lantaran masih banyaknya kementerian mengimpor produk kegiatan operasional.
Salah satunya, ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek pimpinan Nadiem Makarim.
“Teguran presiden tersebut harus diikuti oleh PP atau Perpres dan dimasing-masing kementerian termasuk Kemendikbud, ada Permen yang mengatur secara teknis,” ujar Andreas, Sabtu,(26/3/2022).
Andreas menegaskan, aturan tersebut juga menjadi pegangan bagi kementerian untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri. Terlebih, jika produk tersebut sudah diproduksi di Indonesia.
“Merupakan aturan yang juga menjadi pegangan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPR pun bisa lebih efektif,” papar Andreas.
Andres menilai, tanpa adanya tindak lanjut dalam bentuk aturan mengikat, maka teguran Presiden Jokowi hanya hangat sesaat atau sekedar angin lalu.
“Kalau tidak teguran ini hanya akan hangat-hangat sesaat, dalam pelaksanaannya akan tergantung kepada komitmen pejabat kuasa pengguna anggaran di setiap Kementerian,” tegas Andreas.
Legislator dari PDIP ini mengingatkan, jika banyak produk juga bisa bersaing dengan produksi lokal. Andreas pun menyinggung komitmen penggunaan produk lokal.
“Persoalannya, komitmen kita untuk mau berpihak pada produk dalam negeri,” papar Andreas.
Andreas pun memastikan, Komisi X DPR akan menindaklanjuti teguran Presiden Jokowi kepada Kemendikbud Ristek saat rapat kerja atau raker mendatang.
“Kalau presiden saja sudah memberikan teguran, komisi X akan menanyakan tindaklanjut dalam Raker yang akan datang,” tandas Andreas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi geram dengan masih banyak kementerian yang mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka. Tiga kementerian kena semprot Jokowi, antara lain, Kementerian Kesahatan, Kementerian Pertanian hingga Kemendikbud Ristek.
Laporan: Muhammad Hafidh
