KedaiPena.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh “main mata” apa lagi “deal” dengan kekuasaan maupun partai tertentu.
Demikian disampaikan Imam Budi dari Jaringan Mahasiswa Indonesia di Jakarta, di Jakarta, ditulis Kamis (29/3/2018).
Hal ini disampaikannya pasca munculnya nama Menko PMK Puan Maharani dan Seskab Pramono Anung dalam kasus e-KTP.
Keduanya, saat masih di DPR, disebut oleh terdakwa kasus ini, Setya Novanto menikmati uang korupsi senilai 500 ribu USD.
“Tugas institusi penegak hukum adalah tegakan hukum dan keadilan walaupun langit akan runtuh. Kita harus katakan kepada KPK berani jujur adalah hebat,” kata dia.
Berbagai skandal yang mengerikan diatas aparat penegak hukum harus berani mengacungkan pedang keadilannya untuk melibas mereka yang merampok dan menggeronggoti keuangan negara.
“Bukan melibas hanya elit partai tertentu dan KPK harus berani menyisir masuk dalam episentrum parpol yang sedang mengatur kekuasaan dan pemerintahan. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang mengontrol jalannya pemerintahan ini,” jelasnya.
Hancurnya sebuah bangsa dan negara bukan hanya ulah para koruptor dan ketidak adilan, melainkan diamnya dan permisifnya orang baik dan berindegritas yang ada dalam sistem pemerintahan maupun di luarnya.
“Apapun itu KPK harus menjawab atas tuntutan dan harapan publik dengan kerja yang profisional, transparan dan independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena sebelumnya Presiden Jokowi menyerukan untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP, termasuk memproses Puan Maharani dan Pramono Anung jika ada bukti yang kuat,” imbuh dia lagi.
Ia menuturkan, fakta persidangan atas terdakwa Setya Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung berperan aktif dalam merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun.
“Kami mendesak KPK untuk tangkap dan adili Puan Maharani dan Pramono Anung yang terindikasi menerima anggaran Proyek e-KTP, masing-masing sebesar USD 500 ribu dari orang kepercayaan Setya Novanto yaitu Made Oka Masagung dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong,” seru dia.
Mahasiswa juga meminta Presiden Jokowi mencopot Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet dan Puan Maharani dari Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan.
“Meminta KPK berani Jujur dan transparan dalam menuntaskan kasus e-KTP. Dukungan penuh kami sampaikan demi upaya penegakan hukum untuk bersih-bersih korupsi,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Ibnu Abbas
