KedaiPena.Com – Presiden Jokowi diminta untuk membatalkan program pelatihan berbayar bagi penerima kartu pra kerja, dan mengalihkannya untuk penguatan program jaring pengaman sosial.
Ada dua hal yang menjadi sorotan terkait hal ini. Pertama, program pelatihan yang dijanjikan tak lebih hanya bisnis video tutorial yang harus dibayar negara melalui pemegang kartu pra kerja.
“Selain efektivitasnya dipertanyakan, video semacam itu bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis, sehingga proyek video seharga Rp5,6 triliun itu hanya menghambur-hamburkan uang negara di masa sulit seperti saat ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK kepada KedaiPena.Com, Jumat, (1/4/2020).
Dalam hitungan Amin, biaya untuk membuat 2.000 konten video semacam itu tak lebih dari Rp150 miliar, sehingga angka Rp5,6 triliun sangat fantastis.
Program ini, lanjut Amin, juga mendompleng program kartu pra kerja dan hanya menjadikan penerima kartu pra kerja obyek semata, karena sesungguhnya uang itu hanya dinikmati oleh pengelola program pelatihan.
“Mengapa tidak diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja sesuai tupoksinya sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk pengadaan video semacam itu,” ujar Amin.
Kedua, jauh lebih baik jika dana sebesar Rp5,6 triliun itu diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga saat ini terus berjatuhan lantaran dengan dana sebesar itu akan ada 2 juta orang korban PHK baru yang bisa dibantu.
Di wilayah Jabodetabek saja, kata Amin, seperti ramai diberitakan di berbagai media, sudah banyak korban PHK yang terpaksa menggelandang atau menjadi tuna wisma baru karena tidak sanggup membayar sewa kontrakan.
“Belum lama ini, keprihatinan juga muncul dari ratusan kepala desa di Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat dan Banten yang kini harus menghadapi protes warganya karena sedikitnya jumlah alokasi bantuan sosial dari pemerintah dibandingkan dengan jumlah warga terdampak wabah Covid-19 yang berhak mendapatkan bantuan,” sambung politisi PKS ini.
Hal semacam itu, tegas Amin, dapat berpotensi memicu konflik sosial di kalangan rakyat bawah. Dengan demikian, mumpung belum terlambat segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja.
“Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini,” tegas Amin.
Laporan: Muhammad Hafidh
